Jika Umat Islam Tak Dialog, Pengamat Khawatir 2024 Perang Saudara

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ridlwan Habib bersama Ahmad Khoirul Umam dalam diskusi Tren Gaya Hijrah: Peluang atau Ancaman bagi NKRI di Jakarta, Kamis, 25 Juli 2019. Tempo/Halida Bunga Fisandra

    Ridlwan Habib bersama Ahmad Khoirul Umam dalam diskusi Tren Gaya Hijrah: Peluang atau Ancaman bagi NKRI di Jakarta, Kamis, 25 Juli 2019. Tempo/Halida Bunga Fisandra

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat terorisme dan radikalisme, Ridlwan Habib khawatir bakal ada perang saudara antar- umat Islam pada 2024. Hal itu bisa terjadi jika segregasi, perpecahan, dan polarisasi kelompok internal umat Islam pascaPemilu 2019 tidak menemukan ruang dialog.

    Ridlwan menyandarkan kekhawatiran itu setelah melihat hingga Pemilu 2019 berakhir, belum ada rekonsiliasi di tingkat akar rumput umat Islam.

    "Di elite politik iya. Prabowo ketemu di MRT. Prabowo makan nasi goreng. Tapi di grassroot itu belum muncul. Itu yang harus dicari solusinya," kata Irdlwan seusai bicara di diskusi bertajuk Tren Gaya Hidup Hijrah: Peluang atau Ancaman bagi NKRI di Jakarta pada Kamis, 25 Juli 2019.

    Ridlwan mencontohkan, ada pihak menganggap kelompok khilafah harus dibasmi dari Indonesia. Sementara pihak yang lain juga menganggap kelompok liberal lah yang harus dibasmi.

    "Jadi narasinya sudah basmi-basmian menghilangkan dan menegasikan kelompok lain. Kan jadi tidak ada lagi ruang hidup harmonis untuk umat islam dan umat lain," katanya.

    Terkait tahun politik 2024 mendatang, Ridlwan mengatakan era Joko Widodo telah selesai dan menjadi tahun tarung bebas politik."Kalau ajang tarung bebas lagi ya voter. Voter itu lah ormas-ormas Islam ini," katanya.

    Terkait ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, Ridlwan menilai keduanya masih bertindak secara politik dan melupakan fungsi utama mereka sebagai ormas Islam yang seharusnya mengayomi semua kepentingan. Dia mengingatkan agar dua ormas itu tak terjebak pada politik praktis.

    "Jika berada pada politik an sich, maka tidak ada lagi yang akan mewadahi ini. Larinya ke kelompok hijrah itu, yang rata-rata dikendalikan kelompok transnasional," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.