Sebelum Bubar TKN Jokowi Akan Bahas Penambahan Partai di Koalisi

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani saat ditemui usai acara pembukaan Mukernas PPP di Hotel Ledian, Serang, Banten pada Jumat, 19 Juli 2019. Dewi Nurita/TEMPO

    Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani saat ditemui usai acara pembukaan Mukernas PPP di Hotel Ledian, Serang, Banten pada Jumat, 19 Juli 2019. Dewi Nurita/TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani mengatakan pertemuan Sekretaris Jenderal partai koalisi pengusung Jokowi - Ma'ruf Amin akan memberikan masukan kepada Ketua Umum TKN sebelum dibubarkan. "Paling tidak pandangan para Sekjen berdasarkan perkembangan di internal masing-masing partai," kata Arsul di Kompleks Parlemen pada Kamis, 25 Juli 2019.

    Arsul mengatakan pertemuan akan membahas koalisi termasuk apakah akan menyetujui penambahan partai dari luar koalisi. "Tidak tertutup kemungkinan seperti itu, tentu di antara kami ada yang membuka bicara soal perlu tidaknya menambah itu kan pasti terjadi diskusi di situ."

    Arsul mengatakan meski Tim Kampanye Nasional akan dibubarkan, dia berharap elemen partai dan relawan tetap dapat bersilaturahmi. Khususnya agar tetap mendukung dan mengawal pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi.

    Sebelumnya, Wakil Sekretaris TKN Jokowi - Ma'ruf, Verry Surya Hendrawan menjelaskan para sekjen berencana bertemu lagi dengan Presiden Jokowi besok. Salah satu agendanya adalah pembubaran resmi TKN pada Jumat, 26 Juli 2019. “Tugas utama TKN KIK adalah memenangkan capres dan cawapres paslon 01, dan alhamdulillah telah diselesaikan dengan baik. Dengan demikian, secara de facto-karena tugas telah selesai maka TKN KIK dibubarkan," kata Verry.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arab Saudi Buka Bioskop dan Perempuan Boleh Pergi Tanpa Mahram

    Berbagai perubahan besar yang terjadi di Arab Saudi mulai dari dibukanya bioskop hingga perempuan dapat bepergian ke luar kerajaan tanpa mahramnya.