Prabowo Bertemu Megawati, NasDem: Kisah Lama Bersemi Kembali

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. Dalam pertemuan ini Megawati dan Prabowo akan membahas sejumlah hal. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. Dalam pertemuan ini Megawati dan Prabowo akan membahas sejumlah hal. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Partai NasDem menyambut baik pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. NasDem menilai politik nasi goreng ala Megawati berhasil menjalin kembali hubungan baik antara keduanya.

    "Bu Mega kemarin sampaikan politik nasi goreng. Bagus sekali itu karena memang salah satu media untuk mengakrabkan kembali. Tapi itu juga politik KLBK. Kenangan lama bersemi kembali," kata Sekretaris Jenderal Nasdem Johnny G. Plate di Kompleks Parlemen pada Kamis, 25 Juli 2019.

    Menurut Johnny, pertemuan tersebut adalah silaturahmi dua sahabat. Sekaligus, kata dia, memberi sinyal ke masyarakat bahwa keduanya sebagai tokoh nasional bisa bertemu dan kembali menjalin persahabatan dengan riang gembira.

    "Dan selayaknya diikuti juga oleh elite di bawahnya sampai di tingkat akar rumput untuk kita bersatu kembali akrab kembali untuk membangun negara," katanya.

    Meski begitu, setelah bertemu Prabowo kemarin, Megawati mengatakan kini tak ada lagi koalisi dan oposisi di dalam pemerintahan. Namun bagi Johnny, koalisi tetap ada karena harus mengawal presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi. Dia menilai partai pendukung Jokowi - Ma'ruf Amin bertanggung jawab mengawal pemerintahannya sampai selesai.

    Johnny mengatakan cairnya hubungan politik antara dua pimpinan partai itu tidak serta merta diartikan sebagai power sharing di kabinet. Dia menilai perlu kerja sama membangun negara dari koalisi kabinet dan di luar kabinet.

    "Yang terjadi kemarin adalah Bu Mega mendengar apa yang disampaikan Pak Prabowo dan akan menyampaikan itu ke Pak Jokowi sebagai presiden terpilih. Kewenangan struktur kabinet dan nama anggota ada di Pak Jokowi," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.