Rapat Paripurna DPR Rekomendasikan Amnesti untuk Baiq Nuril

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H. Laoly (kanan) menyerahkan berkas pandangan pemerintah atas amnesti untuk Baiq Nuril Maknun kepada Wakil Ketua Komisi III DPR Irma Suryani (tengah) disaksikan oleh Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsudin (kiri) saat rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. ANTARA/Rivan Awal Lingga

TEMPO.CO, Jakarta - Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati memberikan pertimbangan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengabulkan permohonan amnesti Baiq Nuril Maknun. Keputusan ini diambil setelah sebelumnya Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Erma Suryani Ranik membacakan hasil keputusan rapat pleno yang digelar Rabu, 24 Juli 2019.

"Komisi tiga dengan mengedepankan prinsip musyawarah mufakat secara aklamasi menyatakan menyetujui untuk memberikan pertimbangan pada Presiden Indonesia agar Saudara Baiq Nuril Maknun dapat diberikan amnesti," kata Erma di ruang rapat paripurna DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 25 Juli 2019.

Erma juga menerangkan status hukum Baiq Nuril sebagai terpidana yang divonis enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta atas tuduhan pencemaran nama. Dia dihukum lantaran dianggap melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan menyebarkan percakapan asusila, hasil rekaman telepon atasannya.

Erma mengatakan Baiq adalah korban yang sesungguhnya. Menurut Erna, apa yang Baiq lakukan adalah upaya melindungi diri. Komisi Hukum pun mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dalam pemberian amnesti ini.

Amnesti, kata Erma, berarti kekuasaan atau kewenangan untuk melepaskan orang atau sekelompok orang yang dinyatakan bersalah akibat tindak pidana. Dia mengakui masih banyak pandangan klasik yang menganggap amnesti hanya dapat diberikan untuk kejahatan terkait politik.

"Kami pandang dalam upaya penegakan hukum ada unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiganya harus adil secara proporsional agar hukum jadi panglima," kata dia.

Wakil Ketua DPR yang menjadi pimpinan rapat, Utut Adianto lantas menanyakan kepada anggota Dewan apakah menyetujui pertimbangan pemberian amnesti tersebut.

"Apakah laporan Komisi tiga DPR RI tentang pertimbangan atas pemberian amnesti terhadap Baiq Nuril Maknun dapat disetujui?" tanya Utut, disambut teriakan "setuju" dari hadirin.

Baiq Nuril adalah korban pelecehan seksual yang justru dipidana dengan tuduhan melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kasus ini bermula ketika Kepala SMA Negeri 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat, Muslim, menelepon Nuril dan berbicara mesum pada 2012. Nuril merekam percakapan itu untuk membela diri sekaligus menampik isu adanya hubungan khusus antara dirinya dan Muslim.

Rekaman tersebut kemudian disimpan Baiq Nuril dan diserahkan kepada seseorang bernama Imam Mudawin. Imam memindahkan bukti rekaman tersebut dan disimpan secara digital di laptop-nya, hingga tersebar luas.

Baiq Nuril justru dituntut dengan tuduhan pencemaran nama baik. Lolos di pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung malah menghukum Nuril. MA menolak PK Nuril, honorer di SMAN 7 Mataram itu dijatuhi hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta.






Kepala Amnesti Internasional di Ukraina Mengundurkan Diri

58 hari lalu

Kepala Amnesti Internasional di Ukraina Mengundurkan Diri

Kepala Amnesti Internasional di Ukraina memutuskan mengundurkan diri setelah merasa silang pendapat dengan lembaga yang dipimpinnya.


Audiensi dengan DPR, Paguyuban Korban Minta UU ITE Segera Direvisi

5 Juli 2022

Audiensi dengan DPR, Paguyuban Korban Minta UU ITE Segera Direvisi

UU ITE ini dianggap tidak memiliki manfaat sebagai produk hukum di Indonesia.


Usai Tumbang di Paripurna DPR, Kondisi Wakil Ketua Banggar Muhidin Masih Dipantau

30 Juni 2022

Usai Tumbang di Paripurna DPR, Kondisi Wakil Ketua Banggar Muhidin Masih Dipantau

Kondisi Wakil Ketua Banggar Muhidin Mohamad Said sudah mulai membaik usai tumbang dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 30 Juni 2022.


RUU KIA yang Atur Cuti Melahirkan 6 Bulan, Sah Jadi Inisiatif DPR

30 Juni 2022

RUU KIA yang Atur Cuti Melahirkan 6 Bulan, Sah Jadi Inisiatif DPR

DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang Ibu dan Anak (RUU KIA) sebagai RUU inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna hari ini, Kamis, 30 Juni 2022.


DPR Resmi Setujui Dua Calon Hakim Agung dan Dua Calon Hakim Ad Hoc Tipikor

30 Juni 2022

DPR Resmi Setujui Dua Calon Hakim Agung dan Dua Calon Hakim Ad Hoc Tipikor

Arsul Sani menyebut selain rekam jejak calon hakim agung, DPR juga mempertimbangan soal pandangan kebangsaan dan kecenderungan radikalisme


Wakil Ketua Banggar Tumbang di Rapat Paripurna DPR

30 Juni 2022

Wakil Ketua Banggar Tumbang di Rapat Paripurna DPR

Sontak para anggota DPR bergegas menolong Muhidin dan rapat dihentikan sementara. Tim medis masuk ke dalam ruangan rapat dan memboyongnya.


Sidang Paripurna DPR Setujui 3 Calon Anggota DKPP Baru

14 Juni 2022

Sidang Paripurna DPR Setujui 3 Calon Anggota DKPP Baru

Tiga nama calon anggota DKPP periode 2022-2027 dipilih dalam rapat intern Komisi II yang kemudian dibawa ke sidang Paripurna DPR


Mahendra Siregar Mundur dari PT SMI Setelah Terpilih Jadi Bos OJK

11 Mei 2022

Mahendra Siregar Mundur dari PT SMI Setelah Terpilih Jadi Bos OJK

Mahendra Siregar resmi mundur dari Komisaris Utama PT Sarana Multi Infrastruktur setelah terpilih sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK.


Pembahasan DIM RUU TPKS Rampung, Besok Pleno Pengambilan Keputusan

4 April 2022

Pembahasan DIM RUU TPKS Rampung, Besok Pleno Pengambilan Keputusan

DPR dan Pemerintah sudah selesai membahas Daftar Invetarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (DIM RUU TPKS)


Paripurna DPR Setujui Penjualan Kapal Eks KRI Teluk Sampit-515

29 Maret 2022

Paripurna DPR Setujui Penjualan Kapal Eks KRI Teluk Sampit-515

DPR menyetujui penjualan kapal eks KRI Teluk Sampit-515 dalam Rapat Paripurna di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 29 Maret 2022.