TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko merasa pergerakan sejumlah ketua umum partai bisa mengganggu kekompakan koalisi. "Ya, kami yakini bisa, karena sekali lagi politik itu seperti itu," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 25 Juli 2019.
Moeldoko mengatakan saat masih bertugas di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) ia pernah mengkaji kemungkinan koalisi permanen dalam politik. Hasilnya, kata dia, dalam politik tidak ada sesuatu yang permanen. "Semuanya sangat dinamis dan selalu mencari keseimbangan baru, rumus politik sudah seperti itu," kata dia.
Namun mantan panglima TNI ini masih yakin keutuhan partai politik di dalam Koalisi Indonesia Kerja masih terjaga. "Sampai saat ini kami masih meyakini penuh bahwa koalisi yang terbangun cukup baik bahkan koalisi itu bisa plus-plus," kata Moeldoko.
Koalisi plus-plus yang Moeldoko maksud adalah kemungkinan bergabungnya partai politik lain yang kini berada di luar pemerintahan. Namun, ia enggan membeberkan seberapa besar kemungkinan itu terjadi.
Sebelumnya, empat ketua umum partai pendukung pemerintah, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh; Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto; Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar; dan Plt Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa, berkumpul di Kantor DPP NasDem pada Senin, 22 Juli 2019.
Dua hari kemudian, giliran Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menjamu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pertemuan ini berlangsung di rumah Mega di Jalan Teuku Umar, Jakarta. Di saat bersamaan, Surya Paloh menerima kunjungan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
