PDIP: Paket MPR Bisa Jadi Jalan Tengah Kerja Sama dengan Gerindra

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menghadiri dialog kebangsaan yang digelar oleh GMNI di Jakarta Senin, 22 Juli 2019. Tempo/Halida Bunga Fisandra

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menghadiri dialog kebangsaan yang digelar oleh GMNI di Jakarta Senin, 22 Juli 2019. Tempo/Halida Bunga Fisandra

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan PDIP memiliki sejumlah garis politik dan konsep politik yang sama dengan Partai Gerindra. Hal ini, istilah Hasto, membuka peluang kerja sama dengan Gerindra. Kendati, keputusan untuk berkoalisi atau tidak tetap berada di tangan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama para ketua umum Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

    "Aturan politiknya di situ. Pak Jokowi juga dengar dalam pertemuan Pak Surya Paloh, Pak Airlangga menyatakan untuk kita tidak koalisi, memang idealnya koalisi itu dibangun sebelum pilpres," ujar Hasto Kristiyanto kepada Tempo di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta pada Rabu, 24 Juli 2019.

    Kendati tidak berkoalisi, menurut Hasto, ada banyak ruang untuk bekerja sama dengan Gerindra. "Ada banyak ruang kerja sama. Di parlemen, di MPR, ada upaya menyepakati sistem pemilu ke depan apakah terbuka dan tertutup," ujar Hasto.

    Hasto tak menampik, jika nantinya terbuka peluang untuk bekerja sama dengan Gerindra dalam hal mengajukan paket MPR sebagai jalan tengah. "Iya, bisa. Ada ruang, kerja sama di parlemen, DPR, MPR," ujar Hasto.

    Tiga hari yang lalu, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa bertemu di kantor DPP NasDem. Pertemuan ketua umum partai koalisi Jokowi-Ma'ruf itu terjadi di tengah isu perebutan kursi ketua MPR antarpartai koalisi. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak hadir dalam pertemuan itu.

    Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa menekankan, dalam pertemuan itu, empat ketua umum partai telah menyamakan persepsi menuju pemerintahan Jokowi-Ma'ruf mendatang. Suharso mengisyaratkan empat partai menutup pintu bagi oposisi bergabung.

    "Kami ingin soliditas koalisi itu terjaga. Dan bagaimana kami mengantisipasi adanya pikiran-pikiran apakah diperlukan perluasan keanggotaan dari koalisi dan seterusnya," ujar Suharso di kantor DPP NasDem pada Senin, 22 Juli 2019.

    Dalam pertemuan itu, ujar Suharso, empat ketum memiliki satu kesimpulan bahwa untuk sementara ini, koalisi Jokowi-Ma'ruf belum mengagendakan hal semacam perluasan koalisi itu. "Belum waktunya," ujar Suharso.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.