KPK Periksa 7 Saksi Usut Kasus Perizinan Reklamasi Kepulauan Riau

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tersangka Gubernur nonaktif Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun meninggalkan gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan perdana di Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019. Nurdin Basirun diperiksa sebagai tersangka seusai terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK terkait dugaan suap izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut serta proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau tahun 2018/2019. TEMPO/Imam Sukamto

    Tersangka Gubernur nonaktif Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun meninggalkan gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan perdana di Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019. Nurdin Basirun diperiksa sebagai tersangka seusai terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK terkait dugaan suap izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut serta proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau tahun 2018/2019. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami perizinan reklamasi dalam kasus dugaan suap yang menyeret Gubernur Kepulauan Riau nonaktif Nurdin Basirun. 

    Pendalaman kasus suap perizinan reklamasi di Kepulauan Riau itu dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap tujuh saksi dari unsur pejabat daerah Kepulauan Riau hingga pihak swasta. Pemeriksaan dilakukan di Polresta Balerang, Kepri.

    Mereka yang diperiksa, kata Febri, adalah Kepala Dinas Perhubungan, Kadis Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, dan Kepala Biro Hukum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

    "Melalui para saksi, KPK menelusuri bagaimana mekanisme perizinan reklamasi yang dikeluarkan oleh tersangka," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jakarta Selatan pada Rabu, 24 Juli 2019.

    Sebelum pemeriksaan, penyidik terlebih dahulu menggeledah sembilan lokasi di Kepulauan Riau pada 23 Juli 2019. Dari penggeledahan, penyidik menemukan dokumen yang berkaitan dengan tahapan-tahapan izin prinsip reklamasi di Kepri.

    "Jadi kemungkinan ada beberapa dokumen-dokumen atau bukti-bukti yang sudah kami dapatkan dari proses penggeledahan itu akan diklarifikasi lebih lanjut pada saksi-saksi," kata Febri.

    Rincian sembilan lokasi itu adalah tiga rumah swasta dan satu kediaman pejabat protokol Nurdin, yang berada di Batam.

    Lalu, Kantor dinas perhubungan, rumah pribadi tersangka Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kepri Budi Hartono, Kantor dinas lingkungan hidup serta kantor dinas ESDM, yang berlokasi di Tanjung Pinang. Terakhir, KPK turut menggeledah rumah pribadi Nurdin.

    ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?