Ombudsman Anggap Akses Data Kependudukan oleh Swasta Aman

Reporter

Editor

Amirullah

Mantan anggota Gafatar melakukan rekam sidik jari saat pendataan kependudukan di penampungan sementara di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, 25 Januari 2016. Rekam data kependudukan tersebut dilakukan untuk mengetahui data identitas asli mereka. ANTARA/Aloysius Jarot Nugroho

TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia mengatakan kebijakan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri yang menjalin kerjasama dengan perusahaan swasta terkait data kependudukan terbilang aman. Kebijakan itu adalah pemberian akses verifikasi, bukan akses data.

"Ternyata yang ada adalah akses verifikasi untuk cek keabsahan kebenaran data, dan bukan akses terhadap data itu sendiri," kata kata anggota Ombudsman, Alvin Lie di kantor Dukcapil pada Rabu, 24 Juli 2019.

Pertemuan yang dihadiri sejumlah perusahaan swasta seperti BCA, Telkom, Dana, Adira Finance dan Pegadaian ini dikatakan Alvin diharapkan dapat meningkatkan kesadaran penjagaan akses oleh perusahaan agar tidak disalahgunakan.

"Saya kira cukup baik pengamanannya. Tinggal di pihak pengguna pelayanan ini mereka harus terus meningkatkan kewaspadaan, pengawasannya, karena menggunakan tenaga outsourcing," kata Alvin.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, setiap lembaga dan perusahaan memiliki kebutuhan yang berbeda. Dia mencontohkan provider seluler, hanya membutuhkan NIK dan KK yang memudahkan proses registrasi. Lembaga tertentu juga dikatakan Zudan ada yang hanya membutuhkan data e-KTP. Sedangkan KPK dan PPATK mendapatkan akses sampai ke tandatangan.

"Karena untuk mencocokkan dengan buku rekening. Kalau Polri, dia lengkap. Foto boleh, akses sidik jari, untuk penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Jadi kami melihat kebutuhan masing-masing lembaga," kata Zudan sesaat setelah berdiskusi dengan Ombudsman.

Lebih lanjut Zudan menjelaskan data cacat dan aib seseorang tak boleh dibuka. Data yang boleh dibuka hanya tanggal lahir, nama, alamat, dan tempat lahir dan data dasar lainnya. "Karena itu data dasar penduduk Indonesia harus memiliki identitas itu saat melakukan transaksi pelayanan publik," kata Zudan.

HALIDA BUNGA FISANDRA






Kementan Tahan Produk Hortikultura, Kepala Barantan: Beri Efek Jera Pelaku Usaha

3 hari lalu

Kementan Tahan Produk Hortikultura, Kepala Barantan: Beri Efek Jera Pelaku Usaha

Kepala Barantan Bambang menjelaskan penahanan 1.619 ton produk hortikultura dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku usaha.


Kementan Lepas 1.619 Ton Produk Hortikultura yang Sempat Ditahan di Tiga Pelabuhan

3 hari lalu

Kementan Lepas 1.619 Ton Produk Hortikultura yang Sempat Ditahan di Tiga Pelabuhan

Kementan menyatakan 1.619 ton produk hortikultura telah melalui serangkaian tindakan karantina, serta dipastikan sehat dan aman.


Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

6 hari lalu

Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, Minoru Terada di Tokyo.


1.477 ton Impor Hortikultura Tertahan, Ombudsman Beri Kementan Waktu 5 Hari Lakukan Tindakan Korektif

7 hari lalu

1.477 ton Impor Hortikultura Tertahan, Ombudsman Beri Kementan Waktu 5 Hari Lakukan Tindakan Korektif

Ombudsman akan menerjunkan tim untuk sidak.


Produk Impor Berizin Ditahan Badan Karantina, Ombudsman: Kerugian Rp 3,2 Miliar

8 hari lalu

Produk Impor Berizin Ditahan Badan Karantina, Ombudsman: Kerugian Rp 3,2 Miliar

Ombudsman RI mencatat kerugian yang dialami importir produk hortikultura akibat Badan Karantina yang menahan produk impor sejak 4 September 2022.


Ombudsman Minta Kemendag Hapus DMO, Zulkifli Hasan: Enggak Bisa

9 hari lalu

Ombudsman Minta Kemendag Hapus DMO, Zulkifli Hasan: Enggak Bisa

Zulkifli Hasan menegaskan kementeriannya tak akan mengikuti rekomendasi Ombudsman RI untuk menghapus kebijakan pemenuhan kebutuhan domestik atau DMO.


Ombudsman Soroti Rangkap Jabatan Mantan Anak Buah Luhut

11 hari lalu

Ombudsman Soroti Rangkap Jabatan Mantan Anak Buah Luhut

Menurut Ombudsman, rangkap jabatan Ridwan--utamanya di perusahaan pelat merah, berpotensi timbulnya konflik kepentingan.


1,4 Juta Kilogram Hortikultura Impor Tertahan, Ombudsman: Kementan Izinkan Dilepas dengan Syarat

12 hari lalu

1,4 Juta Kilogram Hortikultura Impor Tertahan, Ombudsman: Kementan Izinkan Dilepas dengan Syarat

Ombudsman RI mengaku telah menerima respons dari Kementan soal penahanan 1,4 juta kilogram produk impor hortikultura di tiga pelabuhan.


3 Rumah Ibadah di Jakarta Utara Bisa Akses Sistem PeDeKaTe untuk Pencatatan Perkawinan

15 hari lalu

3 Rumah Ibadah di Jakarta Utara Bisa Akses Sistem PeDeKaTe untuk Pencatatan Perkawinan

Pengurus tiga rumah ibadah sudah bisa masuk ke dalam aplikasi Sudin Dukcapil Jakarta Utara untuk mengunggah berkas permohonan pencatatan perkawinan.


1,4 Juta Impor Produk Hortikultura Tertahan, Importir Rugi Rp 3,2 Miliar

18 hari lalu

1,4 Juta Impor Produk Hortikultura Tertahan, Importir Rugi Rp 3,2 Miliar

Ombudsman sebelumnya menerima laporan bahwa 1,4 juta kilogram produk impor hortikultura tertahan di Badan Karantina Pertanian sejak pekan lalu akibat