Ombudsman Anggap Akses Data Kependudukan oleh Swasta Aman

Reporter

Editor

Amirullah

Mantan anggota Gafatar melakukan rekam sidik jari saat pendataan kependudukan di penampungan sementara di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, 25 Januari 2016. Rekam data kependudukan tersebut dilakukan untuk mengetahui data identitas asli mereka. ANTARA/Aloysius Jarot Nugroho

TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia mengatakan kebijakan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri yang menjalin kerjasama dengan perusahaan swasta terkait data kependudukan terbilang aman. Kebijakan itu adalah pemberian akses verifikasi, bukan akses data.

"Ternyata yang ada adalah akses verifikasi untuk cek keabsahan kebenaran data, dan bukan akses terhadap data itu sendiri," kata kata anggota Ombudsman, Alvin Lie di kantor Dukcapil pada Rabu, 24 Juli 2019.

Pertemuan yang dihadiri sejumlah perusahaan swasta seperti BCA, Telkom, Dana, Adira Finance dan Pegadaian ini dikatakan Alvin diharapkan dapat meningkatkan kesadaran penjagaan akses oleh perusahaan agar tidak disalahgunakan.

"Saya kira cukup baik pengamanannya. Tinggal di pihak pengguna pelayanan ini mereka harus terus meningkatkan kewaspadaan, pengawasannya, karena menggunakan tenaga outsourcing," kata Alvin.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, setiap lembaga dan perusahaan memiliki kebutuhan yang berbeda. Dia mencontohkan provider seluler, hanya membutuhkan NIK dan KK yang memudahkan proses registrasi. Lembaga tertentu juga dikatakan Zudan ada yang hanya membutuhkan data e-KTP. Sedangkan KPK dan PPATK mendapatkan akses sampai ke tandatangan.

"Karena untuk mencocokkan dengan buku rekening. Kalau Polri, dia lengkap. Foto boleh, akses sidik jari, untuk penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Jadi kami melihat kebutuhan masing-masing lembaga," kata Zudan sesaat setelah berdiskusi dengan Ombudsman.

Lebih lanjut Zudan menjelaskan data cacat dan aib seseorang tak boleh dibuka. Data yang boleh dibuka hanya tanggal lahir, nama, alamat, dan tempat lahir dan data dasar lainnya. "Karena itu data dasar penduduk Indonesia harus memiliki identitas itu saat melakukan transaksi pelayanan publik," kata Zudan.

HALIDA BUNGA FISANDRA






Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

3 hari lalu

Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

Berita bisnis yang paling banyak dibaca pada Kamis sore, 26 Januari 2023. Mulai dari kasus Meikarta hingga OJK


Harga Minyak Goreng Berpotensi Naik Lagi, Ombudsman Wanti-wanti Kemendag

3 hari lalu

Harga Minyak Goreng Berpotensi Naik Lagi, Ombudsman Wanti-wanti Kemendag

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyebut harga minyak goreng berpotensi melambung.


OJK Lembaga Paling Banyak Dilaporkan ke Ombudsman

3 hari lalu

OJK Lembaga Paling Banyak Dilaporkan ke Ombudsman

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi lembaga nomor satu yang paling banyak dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman RI.


Inilah Kelebihan dan Kekurangan KTP Digital

11 hari lalu

Inilah Kelebihan dan Kekurangan KTP Digital

Kementerian Dalam Negeri meluncurkan inovasi KTP Digital yang akan diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Berikut kelebihan dan kelamahannya.


Terpilih Jadi Ketua Dewan Pers Menggantikan Azyumardi Azra, Inilah Profil Ninik Rahayu

14 hari lalu

Terpilih Jadi Ketua Dewan Pers Menggantikan Azyumardi Azra, Inilah Profil Ninik Rahayu

Sebelum di Dewan Pers, Ninik Rahayu pernah menduduki sejumlah jabatan. Di antaranya sebagai Komisioner Komnas Perempuan dan anggota Ombudsman RI.


UU PPSK Tetapkan OJK Jadi Penyidik Pidana Jasa Keuangan, Ombudsman: Jangan Sampai Terjadi Persekongkolan

23 hari lalu

UU PPSK Tetapkan OJK Jadi Penyidik Pidana Jasa Keuangan, Ombudsman: Jangan Sampai Terjadi Persekongkolan

UU PPSK disahkan pada 15 Desember 2022 oleh DPR RI dalam Sidang Paripurna.


KALEIDOSKOP 2022: Anies Baswedan Percepat Pembuatan Dokumen Kependudukan, Selesai dalam 30 Menit

31 hari lalu

KALEIDOSKOP 2022: Anies Baswedan Percepat Pembuatan Dokumen Kependudukan, Selesai dalam 30 Menit

Gubernur DKI Anies Baswedan mempercepat pembuatan 34 dokumen kependudukan, selesai dalam 30 menit. Ada yang selesai dalam 15 menit.


Sidang Perdana Gugatan Class Action Gagal GInjal Akut Dipastikan Bergulir Mulai 17 Januari 2023

34 hari lalu

Sidang Perdana Gugatan Class Action Gagal GInjal Akut Dipastikan Bergulir Mulai 17 Januari 2023

Jumlah keluarga korban gagal ginjal akut yang ikut menggugat bertambah menjadi 25.


Berapa Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2022?

37 hari lalu

Berapa Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2022?

Selama satu semester belakangan terdapat kenaikan jumlah penduduk sebanyak 1.481.517 jiwa atau 0,54 persen


BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Ombudsman demi Tingkatkan Pelayanan Publik

41 hari lalu

BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Ombudsman demi Tingkatkan Pelayanan Publik

Salah satu hasil lokakarya yakni janji kesanggupan insan BPJamsostek untuk menyelenggarakan layanan terbaik kepada masyarakat.