Temukan ASN Simpatisan Khilafah, Ganjar Pranowo: Silakan Mundur

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menjawab pertanyaan wartawan saat meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat, 10 Mei 2019. Ganjar Pranowo diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Golkar nonaktif Markus Nari terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik. ANTARA

    Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menjawab pertanyaan wartawan saat meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat, 10 Mei 2019. Ganjar Pranowo diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Golkar nonaktif Markus Nari terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik. ANTARA

    TEMPO.CO, Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi yang terindikasi menjadi simpatisan khilafah untuk segera mengundurkan diri. Ganjar mengatakan ia sudah menemukan salah satu ASN yang terindikasi menjadi simpatisan organisasi terlarang yang mengarah kepada paham radikal.

    "Sumpah janji menjadi PNS diingat lagi, kita ini memberi pelayanan kepada masyarakat. Kami sudah menemukan dari jejak digital, diduga terpapar radikalisme karena me-like organisasi terlarang dan khilafah, dia 'admin' organisasi perangkat daerah, jejak digitalnya terlacak. Silakan baik-baik mundur saja," katanya di Semarang, Selasa, 23 Juli 2019.

    Ganjar memperingatkan ASN yang mengalami kegelisahan ideologi agar langsung menghadap dirinya agar dicarikan jalan terbaik.
     
    "Kalau secara detil sudah ada, dan yang ada ini menjadi peringatan, kita mesti perhatian. Menjadi ASN itu berat, harus menjadi contoh di tengah masyarakat," kata Ganjar
     
    Ia juga meminta kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) agar ASN yang terpapar paham intoleransi, mendukung khilafah, dan paham radikal untuk dipecat lebih cepat. Menurut Ganjar, ASN yang terpapar paham itu akan terus melakukan perlawanan baik melalui ideologi dan membangun wacana melalui media sosial.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.