Bendahara JAD Indonesia Ditangkap, Ada Uang dari Afganistan

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo memberikan keterangan saat rilis kasus narkotika jaringan internasional di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo memberikan keterangan saat rilis kasus narkotika jaringan internasional di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri meringkus seorang anggota Jamaah Ansharut Daulah atau JAD Sumatera Selatan bernama Novendri alias Abu Zahran alias Abu Jundi. Ia ditangkap di Padang, Sumatera Selatan pada 18 Juli 2019 lalu.

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Novendri, ia diketahui merupakan salah satu bendahara dalam JAD Indonesia. Ia bertugas mengatur pergerakan keuangan di organisasi tersebut.

    "Salah satunya ada dana sebesar Rp 18 juta. Dana itu berasal dari Afganistan yang diterima oleh Abu Saidah, master mind JAD Indonesia, lalu diserahkan langsung kepada Novendri di Bogor pada September 2018," ucap Dedi di kantornya, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 Juli 2019.

    Setelah dana tersebut diterima Novendri, ia lantas menyerahkannya kepada Bondan, seorang pemimpin JAD Bekasi. Bondan sendiri sudah ditangkap pada Mei 2019 lalu. Dana itu akan digunakan untuk membeli bahan-bahan bom. Rencananya setelah selesai dirakit, bom akan diledakkan di Gedung KPU, Jakarta Pusat pada 22 April 2019 lalu atau bertepatan dengan hari pengumuman hasil rekapitulasi Pilpres 2019.

    Selain itu, Novendri juga mendapat arahan dari Ramadhan Ulhaq alias Deni Bima, seorang narapidana teroris di Lembaga Pemasyarakatan Muara, Padang. Ia diinstruksikan untuk mengirim sejumlah uang kepada kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso, Sulawesi Tengah.

    "Uang tersebut untuk membiayai kebutuhan logistik kelompok pimpinan Ali Kalora tersebut, serta untuk membeli senjata," kata Dedi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.