Mendagri Sebut Tak Persoalkan Anies Baswedan ke Luar Negeri

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mendagri Tjahjo Kumolo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat paripurna ulang tahun Jakarta ke-492 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Sabtu, 22 Juni 2019. Tempo/Lani Diana

    Mendagri Tjahjo Kumolo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat paripurna ulang tahun Jakarta ke-492 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Sabtu, 22 Juni 2019. Tempo/Lani Diana

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan persoalan izin pergi ke luar negeri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah selesai. Tjahjo mengatakan bahkan Anies sudah melaporkan perpanjangan izin pergi ke luar negeri.

    Tjahjo menegaskan bulan ini juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru satu kali ke luar negeri. "Dan bulan ini Pak Anies Baswedan baru satu kali keluar negeri", kata Tjahjo dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Selasa 23 Juli 2019.

    Sebelumnya, saat Tjahjo menerbitkan surat pemberitahuan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Pengajuan Permohonan Izin Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri, yang ditujukan kepada seluruh gubernur dan walikota di Indonesia. Tjahjo sempat menyebut nama Anies Baswedan.

    Tjahjo mengatakan masih ada kepala daerah yang masih menunjukkan intensitas bepergian ke luar negeri yang tinggi. Saat ditanya wartawan apakah salah satunya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Tjahjo enggan mengkonfirmasi.

    Namun, ia mengakui Anies beberapa kali bepergian ke luar negeri. "Dia (Anies) nggak ada wakil (Gubernur), tapi satu tahun berapa kali dia (bepergian). Hampir sebulan dua tiga kali. Ada loh gubernur hampir tiap minggu izin ke luar negeri, ada," kata Tjahjo.

    Tjahjo kembali menegaskan bahwa ia tidak menyinggung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. "Saya tidak singgung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, malah saya sebut kunjungan kerjanya sudah ada izin, hal ini saya tegaskan untuk tidak dipelintir pernyataan saya dan ini saya luruskan", kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.