Komisi II DPR Persilakan Publik Beri Masukan soal RUU Pertanahan

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ribuan warga memadati ruas jalan usai menghadiri penyerahan sertifikat tanah oleh Presiden Jokowi di Taman Lokasa, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, 16 Januari 2017. Presiden menargetkan tujuh juta sertifikat tanah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tahun 2018. ANTARA

    Ribuan warga memadati ruas jalan usai menghadiri penyerahan sertifikat tanah oleh Presiden Jokowi di Taman Lokasa, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, 16 Januari 2017. Presiden menargetkan tujuh juta sertifikat tanah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tahun 2018. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Herman Khaeron tak banyak berkomentar soal Rancangan Undang-undang atau RUU Pertanahan yang dikritik oleh sejumlah koalisi masyarakat sipil.

    Herman yang juga ketua panitia kerja (Panja) RUU Pertanahan ini hanya mengatakan Dewan terbuka terhadap masukan-masukan dari pelbagai pihak. "Silakan diusulkan, kami terbuka untuk masukan dan pandangan dari publik," kata Herman melalui pesan singkat, Selasa, 23 Juli 2019.

    Sebelumnya sejumlah koalisi masyarakat sipil mengkritik dan menolak disahkannya RUU Pertanahan oleh DPR. Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi mengatakan, masih banyak permasalahan substansial dalam RUU Pertanahan ini yang kontraproduktif dengan dengan semangat reforma agraria dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang baik.

    Beberapa hal yang dipersoalkan di antaranya belum terjawabnya persoalan struktural ketimpangan penguasaan tanah, potensi terjadinya komodifikasi dan korporatisasi tanah dengan adanya konsep Bank Tanah, potensi perampasan hak atas tanah atas nama perubahan tata ruang dan kepentingan umum.

    Kemudian ada pula persoalan dan pengakuan hak masyarakat adat yang dinilai masih diabaikan dalam RUU ini, penyelesaian secara komprehensif terhadap konflik agraria yang terjadi, tak adanya klausul untuk menyelaraskan regulasi pertanahan yang tumpang tindih, tak ada jaminan keterbukaan informasi, dan sebagainya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengatakan RUU Pertanahan ditargetkan rampung di periode ini. "Harapannya sebelum Oktober sudah rampung," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 2 Juli lalu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.