TEMPO.CO, Jakarta - Usul Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais agar ada pembagian jatah 55:45 sebagai syarat rekonsiliasi Joko Widodo - Prabowo Subianto menimbulkan beragam tafsir.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Eriko Sotarduga menduga pertanda tak ingin bergabung dengan koalisi pemerintah. Eriko menduga, ucapan itu bisa jadi semacam pesan ditujukan kepada internal PAN.
"Mungkin ini pesan juga ke internal beliau artinya PAN sendiri tidak usah bergabung dengan koalisi atau katakanlah bergabung bersama-sama pemerintahan," kata Eriko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 22 Juli 2019.
Adapun Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyatakan tidak ada penjatahan menteri dalam pemerintahan. Hasto mengatakan pembagian kekuasaan dan menteri tak bisa menggunakan angka. Pemilihan menteri, kata dia, harus bicara kualitas.
Menurut dia, seorang menteri harus paham dengan kementerian yang dia pimpin. Selain itu, menteri juga harus dapat sejalan dengan visi-misi presiden Jokowi. “Partai boleh mengusulkan, tapi presiden punya kewenangan memutuskan yang paling pas,” kata Hasto Kristiyanto di Tugu Proklamasi, Jakarta, Sabtu, 20 Juli 2019.
Baca Juga:
Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo menampik tafsir yang menyebut pernyataan Amien Rais itu sebagai permintaan partai itu agar diberi jatah menteri di kabinet Jokowi.
"Apa di kepala mereka yang ada hanya kursi menteri dan kursi menteri? Sehingga muncul tafsir seperti itu? Silakan saja kalau mau menafsirkan macam-macam" ujar Drajad saat dihubungi, Senin 22 Juli 2019.
Drajad mengatakan pembagian kekuasaan 55:45 adalah hasil dukungan resmi dari masyarakat, sesuai rekapitulasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum. Menurutnya dengan pembagian kekuasaan seperti ini, akan muncul rekonsiliasi dukungan, yang ia klaim nantinya dapat membantu pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin.
"Jadi akan terjadi rekonsiliasi dukungan yang disesuaikan dengan prosentase suara resmi (dari rekapitulasi KPU). Artinya, nanti 55 tambah 45 sama dengan 100 persen itu bersama-sama membantu Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf sebagai presiden dan wapres," kata Drajad
Drajad mengatakan, Amien pesimistis rekonsiliasi dukungan ini akan terwujud. Pasalnya menurut Drajad, dalam ketatanegaraan Indonesia istilah tersebut tidak dikenal. Namun bila akhirnya terwujud, maka Indonesia dapat memiliki kepemimpinan nasional yang mencerminkan dukungan oleh 100 persen rakyat Indonesia.
Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menilai sikap Amien Rais yang meminta porsi kekuasaan Prabowo Subianto sebesar 45:55 tidak masuk akal.
"Itu tidak masuk akal. Jangan bungkus minta jatah dengan rekonsiliasi. Itu sudah dua hal yang berbeda," ucap Adi saat dihubungi, pada Sabtu, 20 Juli 2019.
Adi menuturkan, rekonsiliasi merupakan sikap atau mental untuk memulihkan konflik antara kedua pihak atau perbuatan menyelesaikan perbedaan. Sikap Prabowo dan Jokowi yang bertemu, menurut Adi adalah sebagai bentuk untuk meredam gejolak Pilpres 2019.
Jika setelah rekonsiliasi ada pembicaraan perihal pembagian jatah kekuasaan, itu tidak masalah. "Tapi dipisahkan, rekonsiliasi ya rekonsiliasi. Minta jatah ya minta jatah," ucap Adi.
Sebab, minta porsi kekuasaan itu juga tidak salah. Adi melihat sikap tersebut wajar dalam politik. Tapi tidak elok jika ada oknum yang mencampurkan minta jatah dengan rekonsiliasi.
Adanya permintaan pembagian porsi kekuasaan itu dicetuskan Amien Rais setelah melihat pertemuan Prabowo dan Jokowi. Sebagaimana diketahui, pada 13 Juli 2019 lalu, Jokowi dan Prabowo akhirnya bertemu. Mereka bersua di gerbong kereta MRT sebelum akhirnya makan di restoran sate di kawasan Senayan.
Amien Rais melihat, jika partai pendukung Prabowo mendapat porsi 45 persen di pemerintahan, maka ide-ide kampanye Prabowo - Sandiaga Uno akan terwujud. Ia menilai, Indonesia akan kokoh jika ide-ide itu bisa terealisasikan. "Tapi kalau tidak mau (pembagian jatah), ya sudah kami di luar, oposisi," ucap dia.
ANDITA RAHMA|BUDIARTI UTAMI PUTRI|FIKRI ARIGI
