Tafsir Syarat Rekonsiliasi 55:45 dari Amien Rais

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais memberikan speech di Gedung Dewan Dakwah, di Jakata Pusat, Sabtu 20 Juli 2019. Tempo/Andita Rahma

TEMPO.CO, Jakarta - Usul Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais agar ada pembagian jatah 55:45 sebagai syarat rekonsiliasi Joko Widodo - Prabowo Subianto menimbulkan beragam tafsir.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Eriko Sotarduga menduga pertanda tak ingin bergabung dengan koalisi pemerintah. Eriko menduga, ucapan itu bisa jadi semacam pesan ditujukan kepada internal PAN.

"Mungkin ini pesan juga ke internal beliau artinya PAN sendiri tidak usah bergabung dengan koalisi atau katakanlah bergabung bersama-sama pemerintahan," kata Eriko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 22 Juli 2019.

Adapun Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyatakan tidak ada penjatahan menteri dalam pemerintahan. Hasto mengatakan pembagian kekuasaan dan menteri tak bisa menggunakan angka. Pemilihan menteri, kata dia, harus bicara kualitas.

Menurut dia, seorang menteri harus paham dengan kementerian yang dia pimpin. Selain itu, menteri juga harus dapat sejalan dengan visi-misi presiden Jokowi. “Partai boleh mengusulkan, tapi presiden punya kewenangan memutuskan yang paling pas,” kata Hasto Kristiyanto di Tugu Proklamasi, Jakarta, Sabtu, 20 Juli 2019.

Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo menampik tafsir yang menyebut pernyataan Amien Rais itu sebagai permintaan partai itu agar diberi jatah menteri di kabinet Jokowi.

"Apa di kepala mereka yang ada hanya kursi menteri dan kursi menteri? Sehingga muncul tafsir seperti itu? Silakan saja kalau mau menafsirkan macam-macam" ujar Drajad saat dihubungi, Senin 22 Juli 2019.

Drajad mengatakan pembagian kekuasaan 55:45 adalah hasil dukungan resmi dari masyarakat, sesuai rekapitulasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum. Menurutnya dengan pembagian kekuasaan seperti ini, akan muncul rekonsiliasi dukungan, yang ia klaim nantinya dapat membantu pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin.

"Jadi akan terjadi rekonsiliasi dukungan yang disesuaikan dengan prosentase suara resmi (dari rekapitulasi KPU). Artinya, nanti 55 tambah 45 sama dengan 100 persen itu bersama-sama membantu Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf sebagai presiden dan wapres," kata Drajad

Drajad mengatakan, Amien pesimistis rekonsiliasi dukungan ini akan terwujud. Pasalnya menurut Drajad, dalam ketatanegaraan Indonesia istilah tersebut tidak dikenal. Namun bila akhirnya terwujud, maka Indonesia dapat memiliki kepemimpinan nasional yang mencerminkan dukungan oleh 100 persen rakyat Indonesia.

Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menilai sikap Amien Rais yang meminta porsi kekuasaan Prabowo Subianto sebesar 45:55 tidak masuk akal.

"Itu tidak masuk akal. Jangan bungkus minta jatah dengan rekonsiliasi. Itu sudah dua hal yang berbeda," ucap Adi saat dihubungi, pada Sabtu, 20 Juli 2019.

Adi menuturkan, rekonsiliasi merupakan sikap atau mental untuk memulihkan konflik antara kedua pihak atau perbuatan menyelesaikan perbedaan. Sikap Prabowo dan Jokowi yang bertemu, menurut Adi adalah sebagai bentuk untuk meredam gejolak Pilpres 2019.

Jika setelah rekonsiliasi ada pembicaraan perihal pembagian jatah kekuasaan, itu tidak masalah. "Tapi dipisahkan, rekonsiliasi ya rekonsiliasi. Minta jatah ya minta jatah," ucap Adi.

Sebab, minta porsi kekuasaan itu juga tidak salah. Adi melihat sikap tersebut wajar dalam politik. Tapi tidak elok jika ada oknum yang mencampurkan minta jatah dengan rekonsiliasi.

Adanya permintaan pembagian porsi kekuasaan itu dicetuskan Amien Rais setelah melihat pertemuan Prabowo dan Jokowi. Sebagaimana diketahui, pada 13 Juli 2019 lalu, Jokowi dan Prabowo akhirnya bertemu. Mereka bersua di gerbong kereta MRT sebelum akhirnya makan di restoran sate di kawasan Senayan.

Amien Rais melihat, jika partai pendukung Prabowo mendapat porsi 45 persen di pemerintahan, maka ide-ide kampanye Prabowo - Sandiaga Uno akan terwujud. Ia menilai, Indonesia akan kokoh jika ide-ide itu bisa terealisasikan. "Tapi kalau tidak mau (pembagian jatah), ya sudah kami di luar, oposisi," ucap dia.

ANDITA RAHMA|BUDIARTI UTAMI PUTRI|FIKRI ARIGI






Jokowi Klaim Realisasi Penerima BLT BBM Sudah Sentuh 95,9 Persen

37 menit lalu

Jokowi Klaim Realisasi Penerima BLT BBM Sudah Sentuh 95,9 Persen

Presiden Jokowi mengklaim realisasi penerima bantuan langsung tunai atau BLT BBM sudah hampir rampung.


Hari Maritim Nasional ke-58, Jokowi: Cara Kita Melihat Laut Harus Berubah

44 menit lalu

Hari Maritim Nasional ke-58, Jokowi: Cara Kita Melihat Laut Harus Berubah

Presiden Jokowi mengatakan cara pandang masyarakat maupun pemerintah terhadap laut harus berubah.


Ini Makna Nama yang Diberikan Kesultanan Buton kepada Presiden Joko Widodo

58 menit lalu

Ini Makna Nama yang Diberikan Kesultanan Buton kepada Presiden Joko Widodo

Presiden Jokowi mendapat Gelar Kehormatan Adat dari Kesultanan Buton menjadi La Ode Muhammad Joko Widodo Lakina Bhawaangi yi Nusantara.


Dapat Gelar Kesultanan Buton, Nama Presiden Menjadi La Ode Muhammad Joko Widodo Lakina Bhawaangi

1 jam lalu

Dapat Gelar Kesultanan Buton, Nama Presiden Menjadi La Ode Muhammad Joko Widodo Lakina Bhawaangi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendapat Gelar Kehormatan Adat Kesultanan Buton hari ini. Penyematan gelar itu dilakukan di Benteng Keraton Kesultanan Buton di Baubau


Terancam Penjara Perjuangkan Wakaf Masjid Kebon Sirih, Ketua RW Minta Perlindungan Jokowi

1 jam lalu

Terancam Penjara Perjuangkan Wakaf Masjid Kebon Sirih, Ketua RW Minta Perlindungan Jokowi

Tomy Tampatty Ketua RW 06 06, Kelurahan Kebon Sirih mengirimkan surat ke Presiden Jokowi karena terancam penjara perjuangkan Masjid Kebon Sirih.


DPR Setujui Anggaran Kementerian Pertahanan Rp 134 Triliun

2 jam lalu

DPR Setujui Anggaran Kementerian Pertahanan Rp 134 Triliun

DPR menyetujui anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2023 sebesar Rp 134 triliun dari usulan sebelumnya mencapai Rp 319 Triliun


Di Baubau, Jokowi Bakal Terima Penganugerahan dari Kesultanan Buton

2 jam lalu

Di Baubau, Jokowi Bakal Terima Penganugerahan dari Kesultanan Buton

Di Baubau, Presiden Jokowi akan melakukan mengunjungi pasar, ke kantor pos, dan selanjutnya ada pemberian penganugerahan Kesultanan Buton


DKI Ajak TNI dan Polri Gerebek Lumpur, dan Profil Kapolres Metro Jakarta Selatan Jadi Top 3 Metro

3 jam lalu

DKI Ajak TNI dan Polri Gerebek Lumpur, dan Profil Kapolres Metro Jakarta Selatan Jadi Top 3 Metro

DKI Jakarta bersama personel gabungan TNI, Polri, dan komunitas masyarakat melaksanakan gerebek lumpur jadi Top 3 Metro.


Hari Ini, Presiden Jokowi Kunjungi Pabrik Aspal di Buton hingga Bagikan BLT di Sejumlah Pasar

3 jam lalu

Hari Ini, Presiden Jokowi Kunjungi Pabrik Aspal di Buton hingga Bagikan BLT di Sejumlah Pasar

Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Kota Baubau, dan Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara untuk meninjau penyaluran BLT


Jokowi Hari Ini Kunjungi Baubau, Lanjut ke Ternate dan Sofifi

17 jam lalu

Jokowi Hari Ini Kunjungi Baubau, Lanjut ke Ternate dan Sofifi

Jokowi mengajak dua pembantunya dalam kunjungan ini. Mulai dari Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.