Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

NasDem Ramal 2 Paket Pimpinan MPR, PDIP Prediksi 3 Opsi Pemilihan

Reporter

image-gnews
Diskusi Empat Pilar MPR dengan tema
Diskusi Empat Pilar MPR dengan tema "Menjaga Politik Kebangsaan, Layakkah Semua Fraksi di Kursi Pimpinan MPR?" di Media Center, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Jakarta, Senin, 8 Juli 2019.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai NasDem memprediksi akan ada dua paket pimpinan majelis permusyawartan rakyat (MPR) yang akan diajukan di periode 2019-2024.

"Itu analisis saya, karena UU MD3 mensyaratkan ada lima pimpiman dan harus selalu ada DPD di dalamnya. Jadi kebetulan fraksi di DPR ada sembilan, maka berpotensi dua paket," kata Johnny Plate di kantor DPP Nasdem, Jakarta pada Senin, 22 Juli 2019.

Johnny memberi sinyal bahwa Koalisi Indonesia Kerja (KIK) alias partai pengusung Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak akan menyertakan partai non-koalisi dalam paket yang akan mereka ajukan. "Kalau kami solid dan selalu mengedepankan resolusi konsesus," ujar Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf ini.

Posisi ketua dan wakil ketua MPR, kata Johnny, akan digodok bersama koalisi. Dia menyebut, partai juga tidak membahas kemungkinan partai non-koalisi bergabung ke dalam paket MPR KIK. 

Nasdem, ujar Johnny, juga telah membangun komunikasi dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). "Komunikasi berlangsung cair karena DPD itu prinsipnya keterwakilan perorangan, dan di sana pasti ada kelompok DPD yang menjadi sahabat partai koalisi," ujar dia.

Sementara itu, Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan MPR Hendrawan Supratikno menyebutkan ada tiga opsi pembentukan paket pimpinan MPR. Opsi pertama ialah proses aklamasi, dengan syarat calon ketua yang diajukan harus benar-benar mumpuni dan diterima semua partai.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Opsi pertama opsi aklamasi, tapi betul calon ketuanya benar-benar yang memiliki kaliber dan karakter yang memiliki ketokohan luar biasa," kata Hendrawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 22 Juli 2019.

Hendrawan mencontohkan sosok mendiang Taufik Kiemas yang menjadi ketua MPR periode 2009-2013. Menurut dia, sosok suami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu unggul lantaran dapat diterima semua fraksi dan mampu menjembatani komunikasi di antara pihak-pihak yang berbeda pandangan.

Opsi berikutnya, kata Hendrawan, yakni dua paket pimpinan MPR. Namun Hendrawan memprediksi mudah menebak siapa pemenang dari dua paket pimpinan MPR ini. Sebab, ada kemungkinan partai-partai besar bergabung menjadi satu dalam satu paket.

Hendrawan menjelaskan opsi ketiga yang disebutnya ekstrem, yakni adanya tiga paket pimpinan MPR. Jika demikian, maka sembilan partai yang lolos ke parlemen akan terbagi menjadi tiga kelompok. Setiap paket kemudian melibatkan dua anggota Dewan Perwakilan Daerah. "Masing-masing paket terdiri dari tiga fraksi dan dua dari DPD. Ini akan terjadi pemilihan yang cukup seru," kata Ketua DPP PDIP ini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tepis Anggapan Gamang Ihwal Hak Angket, PDIP: Ini Tanggung Jawab Semua

1 jam lalu

Massa membawa poster saat menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengusutan dugaan kecurangan pemilu serta digulirkannya hak angket di Depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Aksi tersebut menuntut DPR RI mendukung hak angket serta pengusutan dugaan kecurangan Pilpres dan Pileg dalam Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tepis Anggapan Gamang Ihwal Hak Angket, PDIP: Ini Tanggung Jawab Semua

PDIP menepis tudingan gamang ihwal hak angket. NasDem, PKS dan PKB nyataka maju tanpa PDIP


Ade Paloh, Keponakan Surya Paloh Meninggal, NasDem Berduka

1 jam lalu

Vokalis Sore Band Firza Achmar Paloh atau yang kerap disapa Ade Paloh meninggal pada Selasa, 19 Maret 2024. Foto: Dok Sore Band @sorezeband.
Ade Paloh, Keponakan Surya Paloh Meninggal, NasDem Berduka

Kabar kematian Ade Paloh juga disebarluaskan melalui cuitan di media sosial X.


Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

3 jam lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

Pakar hukum tata negara Feri Amsari melihat belum ada gerakan signifikan dari 5 parpol untuk gerakkan hak angket indikasi kecurangan Pemilu 2024.


Hasto PDIP: Tidur Saat Demokrasi Terancam, akan Bangun di Alam Kediktatoran

6 jam lalu

Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto saat memberikan penjelasan tentang persiapan kampanye akbar Pasangan Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2024. Dalam keteranganya, Hasto menyinggung pertemuan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo karena gagalnya panen dalam program food estate Kemenhan itu lah yang membuat Presiden Jokowi makan bakso bersama. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Hasto PDIP: Tidur Saat Demokrasi Terancam, akan Bangun di Alam Kediktatoran

Sekjen PDIP mengatakan kecurangan Pemilu 2024 dilakukan secara terstruktur mulai dari hulu ke hilir.


Usai Datangi KPU, Massa PDIP Sukoharjo Geruduk Kantor DPC soal 2 Caleg Diisukan Tak Akan Dilantik

15 jam lalu

Massa dari PDIP di Kabupaten Sukoharjo mendatangi kantor DPC PDIP setempat untuk mempertanyakan nasib dua caleg PDIP yang dikabarkan tidak dilantik, Senin, 18 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Usai Datangi KPU, Massa PDIP Sukoharjo Geruduk Kantor DPC soal 2 Caleg Diisukan Tak Akan Dilantik

Seribuan kader PDIP di Sukoharjo, menggeruduk kantor DPC PDIP setelah sebelumnya mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin, 18 Maret 2024.


Dua Caleg Dikabarkan Tak Akan Dilantik, Massa PDIP Sukoharjo Geruduk Kantor KPU

16 jam lalu

Massa dari PDIP di Kabupaten Sukoharjo mendatangi kantor KPU Sukoharjo untuk mempertanyakan nasib dua caleg PDIP yang dikabarkan tidak akan dilantik menjadi anggota DPRD setempat, Senin, 18 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Dua Caleg Dikabarkan Tak Akan Dilantik, Massa PDIP Sukoharjo Geruduk Kantor KPU

Seribuan kader PDIP mendatangi Kantor KPU Kabupaten Sukoharjo. Mereka berunjuk rasa menuntut keadilan bagi dua caleg PDIP yang menurut kabar tidak akan dilantik.


Hasto PDIP Sebut Pemilu 2024 Perpaduan Sempurna dari Kecurangan Pemilu 1971 dan 2009

18 jam lalu

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan keterangan usai menghadiri pertemuan dengan koalisi pasangan Ganjar-Mahfud di High End, Menteng, Jakarta, Kamis, 15 Februari 2024. Pertemuan tersebut membahas tentang Pemilu 2024 seperti persoalan dugaan kecurangan dan akan menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU RI. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Hasto PDIP Sebut Pemilu 2024 Perpaduan Sempurna dari Kecurangan Pemilu 1971 dan 2009

Sekjen PDIP sebut Pemilu 2024 merupakan perpaduan sempurna dari seluruh kecurangan yang terjadi dalam Pemilu era Orde Baru dan era SBY.


Politikus PDIP Bantah Hakim MK Saldi Isra Terafiliasi Partainya

18 jam lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra saat mengikuti sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Dengan ditolaknya gugatan ulang tersebut membuat Gibran Rakabuming Raka tetap dapat menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. TEMPO/Joseph
Politikus PDIP Bantah Hakim MK Saldi Isra Terafiliasi Partainya

Sejumlah Politikus PDIP membantah tudingan bahwa Hakim MK Saldi Isra terafiliasi dengan partainya.


Penggusuran Warga di Sekitar IKN, Politikus PDIP: Jangan Sekali-kali Menindas, Menyepelekan..

21 jam lalu

Foto udara pemukiman warga adat Suku Balik yang berdekatan dengan proyek pembangunan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 6 Maret 2023. REUTERS/Willy Kurniawan
Penggusuran Warga di Sekitar IKN, Politikus PDIP: Jangan Sekali-kali Menindas, Menyepelekan..

Sejumlah anggota DPR mempertanyakan penggusuran warga di kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur ke Kepala Otorita IKN Bambang Susanto.


Saling Tunggu Penggerak Hak Angket Pemilu

23 jam lalu

Saling Tunggu Penggerak Hak Angket Pemilu

Sejumlah pengamat politik ragu hak angket Pemilu 2024 berjalan mulus. Kubu Koalisi Perubahan mulai resah terhadap sikap PDIP...