Ahmad Basarah: Islam, Kebangsaan, TNI/Polri Adalah Penopang Utama Indonesia

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Islam, Kebangsaan, TNI/Polri Adalah Penopang Utama Indonesia.

    Islam, Kebangsaan, TNI/Polri Adalah Penopang Utama Indonesia.

    INFO NASIONAL — Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah, menjelaskan bahwa ada gejala kuat di sebagian kecil masyarakat yang kembali mempertentangkan nilai-nilai luhur yang sudah menjadi konsensus bangsa Indonesia. Mulai dari konsensus kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika, pertentangan Islam vs Pancasila, pertentangan NKRI vs Khilafah. Bahkan, sudah ada yang menyatakan tekadnya bahwa pada tahun 2024 Indonesia harus berubah menjadi negara Khilafah.

    "Gerakan politik ini membawa pikiran dan semangat intoleransi, melakukan monopoli kebenaran, anti terhadap keberagaman, dan bercita-cita mendirikan negara Khilafah. Menurut keterangan Polri, kelompok tersebut juga melakukan pendekatan kepada partai politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kalangan intelektual," ujar Basarah dalam pengantar diskusi bertajuk "Dialog Peradaban:  Nasionalis, Islam, dan TNI/Polri: Siapa Melahirkan Harus Berani Mengawalnya" yang dilaksanakan di PP PA GMNI, Senin, 22 Juli 2019. Diskusi ini bertujuan kembali membuka memori kolektif sejarah bangsa Indonesia bahwa ada tiga komponen utama penopang Indonesia, yaitu golongan Islam, nasionalis, dan TNI/Polri.

    Ketua PA GMNI ini melanjutkan, perihal Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara kesatuan merupakan bentuk Indonesia merupakan konsensus yang disepakati para pendiri bangsa. Para pendiri bangsa juga sepakat menanggalkan identitas primordial dan melebur ke dalam identitas keindonesiaan dengan Pancasila sebagai tali pengikatnya.

    "Karena itulah tiga komponen utama penopang bangsa yang juga melahirkan Indonesia, memiliki tanggung jawab kuat untuk terus menjaga Indonesia dan Pancasila. Persamaan ketiganya adalah sama-sama merebut dan mempertahankan kemerdekaan, kemudian terbukti konsisten menjaga prinsip-prinsip dan dasar negara, selanjutnya mereka masih eksis dalam panggung politik dan sosial nasional," ujar pria yang juga menjabat sebagai Wakil Sekjen PDI Perjuangan.

    Di lokasi yang sama, Kepala KSP yang juga mantan Panglima TNI, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, juga mengamini apa yang disampaikan Basarah. TNI, menurut Moeldoko, tentu saja memiliki tanggung jawab penuh dalam menjaga Indonesia.

    "Jangan pernah meragukan komitmen TNI dalam menjaga Pancasila. Di sinilah tiga komponen bangsa, kita duduk bersama-sama. Kolaborasi dan sinergitas antar tiga kekuatan utama penopang Indonesia harus terus terbangun. Kalau kita bersatu, saya pastikan negara luar akan takut. Ini benar," ucap Moeldoko.

    Sementara itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, memastikan bahwa komitmen Muhammadiyah kepada Pancasila tidak perlu diragukan lagi. Mu'ti juga membeberkan peran Muhammadiyah dalam melahirkan Indonesia.

    "Kalau bicara TNI ada Jenderal Soedirman. Siapa Soedirman, itu kan kader Muhammadiyah. Kalau bicara PNI ada Soekarno. Siapa Soekarno? Kader Muhammadiyah. Muhammadiyah di tahun 2015 dalam Muktamar di Makassar juga menegaskan kembali komitmen terhadap Pancasila. Muhammadiyah menyebut Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah," ujar Abdul Mu'ti dalam forum yang sama.

    Sekretaris Jenderal PBNU, Helmy Faishal Zaini, juga menyampaikan sejarah dan kontribusi NU kepada Indonesia. Sebagai contoh, Resolusi Jihad Fii Sabilillah menghadapi agresi militer Belanda pada tahun 1945. Kemudian, pemberian gelar kepada Bung Karno Waliyul Amri Bi Dharuri As-syaukah, diambil dari Kitab Ahkam As-Sultoniyyah karangan Imam Mawardi untuk menghadapi gejolak DI/TII pimpinan Kartosoewirjo.

    "Penting di catat juga. Pada Muktamar Banjarmasin tahun 1936. NU menawarkan konsep Darus Salam, artinya negeri keselamatan, negeri kedamaian. Konsep inilah yang disebut sekarang dengan sebutan Nation State," kata Hilmy.

    Sekretsris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, juga menegaskan bahwa persatuan ketiga komponen utama penopang bangsa Indonesia merupakan sebuah keharusan. Selain itu, Hasto juga menjelaskan desain koalisi ke depan.

    "Pertama adalah penataan sistem presidensial. Kedua, konsolidasi ideologi. Ketiga, berpijak pada sejarah dan keempat sepakat pada agenda strategis bangsa ke depan. Inilah yang akan kita tata. Inilah yang akan kita kawal. Seluruh elemen penopang bangsa harus bersatu-padu, saling menopang, dan bergotong royong," kata Hasto. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.