PBNU Telah Siapkan Nama-nama untuk Calon Menteri Jokowi

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini (tengah) saat rapat pleno dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Banjar, Jawa Barat, 27 Februari 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini (tengah) saat rapat pleno dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Banjar, Jawa Barat, 27 Februari 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengatakan tidak mengincar posisi Kementerian Agama dalam kabinet presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi di periode mendatang.

    "Kami enggak mengincar gitu, kami sifatnya jika diminta oleh Pak Jokowi, PBNU dimohon untuk ikut di dalam pemerintahan ini, apakah diperbolehkan, kami sudah siapkan nama-nama itu," kata Sekretaris Jenderal PBNU, Helmy Faishal Zaini di Jakarta pada Senin, 22 Juli 2019.

    Helmy mengatakan, PBNU tak mesti mengisi kursi Kementerian Agama. Dia membandingkan posisi Muhammad Nuh yang mewakili NU saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang ditempatkan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Saya kira posnya di mana saja. Kan tidak harus menteri agama," katanya.

    Untuk itu, Helmy menegaskan PBNU akan mengikuti dan menyerahkan seluruh keputusan presiden. NU menyerahkan presiden untuk secara luas menimbang siapa kader bangsa yang dianggap potensial untuk menduduki kursi kementerian. "Kami sami'na wa ato'na (dengar dan taat) kepada presiden," katanya.

    Helmy mengaku hingga saat ini belum memberikan nama kader NU kepada presiden. NU enggan memberikan nama lantaran belum diminta oleh Jokowi. Hanya saja, nama kader terbaiknya diakui sudah berada di tangan Ketua Umum PBNU Said Aqiel Siradj.

    "Kalau diminta ikut dalam menata dan mengelola pemerintahan, maka PBNU menyatakan siap untuk mengirim kader terbaik. Kalau sampai penyusunan tidak diminta, ya kami berdoa saja," katanya.

    HALIDA BUNGA FISANDRA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.