PDIP Sebut 4 Calon Pimpinan MPR, Ahmad Basarah hingga Yasonna

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno. TEMPO/Subekti

    Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hendrawan Supratikno menyebut sejumlah nama dari partainya yang dianggap mumpuni menjadi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Orang-orang tersebut, kata Hendrawan, memahami persoalan ketatanegaraan.

    "Bisa dilihat siapa yang duduk di pimpinan MPR saat ini. Siapa yang rekam jejaknya cukup baik dan pemahaman terhadap sistem ketatanegaraan kita," kata Hendrawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 22 Juli 2019.

    Nama pertama yang dimaksud Hendrawan ialah Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah, yang juga menjabat sebagai wakil ketua MPR. Hendrawan menyebut Basarah sebagai dokter Pancasila yang lima tahun mendampingi mendiang Taufik Kiemas, ketua MPR periode 2009-2013.

    Hendrawan menyebut ada sejumlah tokoh lainnya, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat terpilih yang akan dilantik pada 1 Oktober nanti. Nama yang dia maksud adalah Yasonna Laoly, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM. Yasonna sebelumnya sempat menjadi sekretaris fraksi PDIP di MPR.

    Hendrawan juga menyebut dua nama lain, yakni Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan dan Andreas Hugo Pareira. "Dulu pimpinan fraksi Pak Yasonna Laoly. Terus Pak Trimedia Panjaitan, ya banyak, Andres Hugo Pariera. tokoh-tokoh yang berkecimpung memahami dan sistem ketatanegaraan," ujar anggota fraksi PDIP MPR ini.

    Namun Hendrawan enggan menyampaikan siapa kandidat yang paling kuat menjadi pimpinan MPR. Dia berujar hal tersebut akan diputuskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. "Iya (kembali ke) Ibu Ketum, di PDIP kultur penugasannya jelas ya," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.