Moeldoko: Tidak Ada yang Benci Rizieq Shihab

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Staf Presiden, Jenderal (Purn) Moeldoko, mengisi acara diskusi di DPP GMNI, Jalan Cikini, Nomor 69, Jakarta, Senin 22 Juli 2019. TEMPo/Fikri

    Kepala Staf Presiden, Jenderal (Purn) Moeldoko, mengisi acara diskusi di DPP GMNI, Jalan Cikini, Nomor 69, Jakarta, Senin 22 Juli 2019. TEMPo/Fikri

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyanggah tudingan anggota Persaudaraan Alumni 212, Bernard Abdul Jabbar, yang menyebut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, membenci imam besar Front Pembela Islam Rizieq Shihab.

    “Enggak lah. Kami nggak ada yang benci sama Habib Rizieq. Siapa sih yang benci,” kata Moeldoko seusai menghadiri acara diskusi di DPP GMNI, Jalan Cikini Nomor 69, Jakarta, Senin 22 Juli 2019.

    Bernard sebelumnya mengomentari pernyataan Wiranto soal pelanggaran batas waktu tinggal atau overstay Rizieq Shihab di Arab Saudi yang menyebabkannya tidak bisa pulang. Bernard berkukuh bahwa Rizieq tak melanggar apapun, ia justru menuding Wiranto benci kepada Rizieq.

    Menurut Wiranto, pemerintah Indonesia tidak menangkal maupun merekayasa agar Rizieq tidak kembali ke Indonesia. "Ada berita-berita yang bersangkutan ditangkal masuk ke Indonesia oleh pemerintah, tidak ada. Yang bersangkutan direkayasa untuk tidak kembali ke Indonesia, tidak ada," kata Wiranto.

    Ketua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Prawiro sebelumnya menyatakan bahwa denda overstay atau melebihi izin tinggal yang dikenakan kepada Rizieq merupakan kesalahan pemerintah Indonesia.

    Rizieq Shihab bermukim di Mekah, Arab Saudi, sejak pertengahan 2017. Dia berangkat ke Mekkah sejak terjerat kasus chat mesum. Kasus ini dihentikan pada Juni 2018, tetapi Rizieq tidak kembali ke Tanah Air.

    FIKRI ARIGI | FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.