Pertemuan Jokowi dan Prabowo Diyakini Bakal Rukunkan Simpatisan

Reporter:
Editor:

Erwin Prima

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kiri) berbincang dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) saat pertemuan di FX Senayan, Jakarta, Sabtu, 13 Juli 2019. Kedua kontestan Pilpres 2019 itu sepakat untuk menjaga kesatuan dan persatuan di Indonesia. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kiri) berbincang dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) saat pertemuan di FX Senayan, Jakarta, Sabtu, 13 Juli 2019. Kedua kontestan Pilpres 2019 itu sepakat untuk menjaga kesatuan dan persatuan di Indonesia. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

    TEMPO.CO, Jakarta - Pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi pascapemilihan presiden 2019  terjadi pada Sabtu, 13 Juli 2019, lalu. Keduanya bertemu untuk pertama kali setelah pilpres 2019.

    Titik awal pertemuan Jokowi dan Prabowo berlokasi di Stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Lebak Bulus. Keduanya kemudian naik moda transportasi anyar itu menuju Senayan, Jakarta Pusat.

    Di Stasiun MRT Senayan, Jokowi dan Prabowo memberikan pernyataan kepada wartawan. Jokowi berharap tak ada lagi kompetisi seiring dengan berakhirnya pilpres 2019. Dia mengatakan tak ada lagi 01 dan 02, begitu pula sebutan cebong (pendukung Jokowi) dan kampret (pendukung Prabowo) harus disudahi.

    Adapun Prabowo mengucapkan selamat kepada Jokowi yang kembali terpilih sebagai presiden. Prabowo juga menyampaikan kesiapannya membantu, sekaligus meminta Jokowi maklum jika pihaknya mengkritik kebijakan pemerintah. Jokowi dan Prabowo juga bersantap siang bersama di pusat perbelanjaan FX Sudirman.

    Dalam jajak pendapat yang digelar tempo.co, peristiwa pertemuan Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto pada Sabtu, 13 Juli 2019, cukup mendapat perhatian besar pembaca. Pembaca umumnya menganggap pertemuan itu bisa segera merukunkan kembali simpatisan kedua kubu, terutama di akar rumput.

    Pada jajak pendapat yang berlangsung pada 15-22 Juli 2019 tersebut, ada 613 pembaca tempo.co yang memberikan suara mereka terhadap persoalan ini. Sebanyak 317 orang (51,71 persen) menilai pertemuan itu bisa segera merukunkan kembali simpatisan kedua kubu. Sementara 269 orang (43,88 persen) menyangsikan pertemuan itu bisa segera merukunkan kembali simpatisan kedua kubu, sedangkan sisanya sebanyak 27 orang (4,41 persen) mengaku tidak tahu.

    Sementara itu, pertemuan tersebut ditanggapi beragam oleh beberapa tokoh. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyambut positif pertemuan Jokowi dan Prabowo itu. Hal ini disampaikannya sat memberi pembekalan pada Calon Perwira Remaja (Capaja) TNI dan Polri, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin, 15 Juli 2019.

    Setelah gegap gempitanya penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019, pertemuan Jokowi dengan Prabowo, dianggap JK sebagai sebuah langkah tepat. "Pada Sabtu lalu, bertemunya Pak Presiden dengan Pak Prabowo juga mendamaikan politik kehidupan bangsa ini," ujarnya.

    Pertemuan antara kedua calon presiden itu memang sudah sejak dulu diharapkan terjadi. Bahkan JK menjadi salah satu yang menjadi perantara untuk mempertemukan kedua tokoh itu. "Kita harus menghargai kedua tokoh itu atas kebesaran hati untuk bersatu demi persatuan bangsa ini," kata JK.

    Meski begitu, JK menegaskan pro kontra dalam pemilu akan terus terjadi. Pemilihan Presiden akan terus berlangsung tiap lima tahun.

    Adapun Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais sepakat dengan rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo pascapemilihan presiden 2019. Akan tetapi, Amien tak sepakat jika rekonsiliasi itu lantas dimaknai sebagai ajang bagi-bagi kursi.

    "Saya tetap pada pendirian saya, rekonsiliasi dalam arti bangsa utuh, enggak boleh pecah saya seribu persen setuju, mbahnya setuju yah, tetapi rekonsiliasi itu jangan sampai diwujudkan menjadi bagi-bagi kursi," kata Amien, Senin, 15 Juli 2019.

    Politikus senior ini juga menganggap kontestasi pemilihan presiden menjadi tak berguna jika pada ujungnya terjadi politik transaksional. Padahal, kata dia, kontestasi pilpres digelar agar ada alternatif pilihan selain calon inkumben.

    "Karena apa gunanya dulu bertanding ada dua pasangan capres cawapres, ujung-ujungnya kemudian lantas bagi-bagi," ucap Amien.

    Simak artikel lainnya tentang pertemuan Jokowi dan Prabowo di Tempo.co.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.