Seleksi Capim KPK: Lemahnya Dukungan untuk Calon Inkumben

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kandidat calon pimpinan KPK mengikuti ujian kompetensi di Pusdiklat Kemensetneg, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2019. Ujian kompetensi ini diikuti oleh sebanyak 192 orang kandidat calon. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Kandidat calon pimpinan KPK mengikuti ujian kompetensi di Pusdiklat Kemensetneg, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2019. Ujian kompetensi ini diikuti oleh sebanyak 192 orang kandidat calon. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Laode Muhammad Syarif terkesan ogah-ogahan mencalonkan diri kembali menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023. Alasannya, menjadi pimpinan komisi itu melelahkan. Pun ketika ia lolos seleksi administrasi dan maju ke tahap selanjutnya yakni uji kompetensi, Syarif tak banyak berharap. “Keterima alhamdulillah, enggak keterima alhamdulillah banget,” kata dia seusai mengikuti uji kompetensi capim KPK, pada Kamis, 18 Juli 2019.

    Diadakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Negara, Cilandak, Jakarta Selatan, uji kompetensi diikuti 188 calon pimpinan yang lolos dari tahap kompetensi. Sebenarnya ada 192 calon yang lolos administrasi, tapi 1 calon mengundurkan diri dan 3 calon lainnya tidak hadir. Uji kompetensi dilakukan dalam dua sesi. Sesi pertama adalah mengerjakan soal pilihan ganda seputar isu pemberantasan korupsi. Sedangkan tahap kedua para calon disuruh menjabarkan visi-misi mereka dalam pemberantasan korupsi di sebuah makalah.

    Dalam makalahnya, Syarif mengaku tak punya gagasan yang terlalu baru. Dia bilang hanya berfokus pada upaya integrasi pencegahan dan penindakan korupsi. Yang kedua, ia juga punya ide untuk memperluas koordinasi dan supervisi KPK hingga tingkat provinsi. Terakhir, ia ingin ada perbaikan dalam tata kelola sektor sumber daya alam dan perpajakan. “Itu sektor yang menjadi pendapatan negara,” ujar Wakil Ketua KPK ini.

    Capim KPK inkumben yang lolos hingga uji kompetensi bukan hanya Syarif. Ada Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan Alexander Marwata. Beda dengan Syarif, Basaria lebih optimistis bisa lolos tahap selanjutnya. Basaria mengatakan bila terpilih lagi, ia bakal fokus melakukan pencegahan. Caranya sama dengan Syarif, yakni memperbanyak kantor koordinasi wilayah. Kantor koordinasi KPK kini sudah ada di 9 provinsi, Basaria ingin kantor itu ada di 34 provinsi.

    Menurut Basaria, adanya kantor itu di setiap provinsi bakal memaksimalkan pencegahan. Sehingga KPK tak perlu melakukan penindakan. “Pencegahan korupsi bisa dilakukan sejak awal,” kata dia.

    Mirip dengan Basaria, Alexander Marwata juga ingin KPK ke depan lebih berfokus pada pencegahan dibanding penindakan. Dia bilang banyak lagi gagasan baru yang ditulis di makalah dalam uji kompetensi. “Cuma saya bingung mau menuliskannya,” ujar mantan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta ini.

    Majunya trio inkumben Syarif, Basaria dan Alex dalam seleksi capim KPK menuai pro-kontra sejak awal. Ketua DPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet berharap salah satu dari mereka ada yang terpilih lagi. Menurut Bamsoet, lolosnya calon inkumben positif untuk kesinambungan kerja KPK. “Sangat bagus mereka maju kembali,” kata politikus Partai Golkar ini.

    Sebaliknya, para pegiat antikorupsi justru mengkritik langkah ketiga orang itu maju lagi. Peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadhana mengatakan ketiga calon inkumben tak layak menjadi pemimpin KPK lagi. “ICW dan koalisi masyarakat sipil mendorong ada figur-figur baru,” kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.