Seleksi Capim KPK: Lemahnya Dukungan untuk Calon Inkumben

Reporter

Editor

Amirullah

Kandidat calon pimpinan KPK mengikuti ujian kompetensi di Pusdiklat Kemensetneg, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2019. Ujian kompetensi ini diikuti oleh sebanyak 192 orang kandidat calon. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Laode Muhammad Syarif terkesan ogah-ogahan mencalonkan diri kembali menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023. Alasannya, menjadi pimpinan komisi itu melelahkan. Pun ketika ia lolos seleksi administrasi dan maju ke tahap selanjutnya yakni uji kompetensi, Syarif tak banyak berharap. “Keterima alhamdulillah, enggak keterima alhamdulillah banget,” kata dia seusai mengikuti uji kompetensi capim KPK, pada Kamis, 18 Juli 2019.

Diadakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Negara, Cilandak, Jakarta Selatan, uji kompetensi diikuti 188 calon pimpinan yang lolos dari tahap kompetensi. Sebenarnya ada 192 calon yang lolos administrasi, tapi 1 calon mengundurkan diri dan 3 calon lainnya tidak hadir. Uji kompetensi dilakukan dalam dua sesi. Sesi pertama adalah mengerjakan soal pilihan ganda seputar isu pemberantasan korupsi. Sedangkan tahap kedua para calon disuruh menjabarkan visi-misi mereka dalam pemberantasan korupsi di sebuah makalah.

Dalam makalahnya, Syarif mengaku tak punya gagasan yang terlalu baru. Dia bilang hanya berfokus pada upaya integrasi pencegahan dan penindakan korupsi. Yang kedua, ia juga punya ide untuk memperluas koordinasi dan supervisi KPK hingga tingkat provinsi. Terakhir, ia ingin ada perbaikan dalam tata kelola sektor sumber daya alam dan perpajakan. “Itu sektor yang menjadi pendapatan negara,” ujar Wakil Ketua KPK ini.

Capim KPK inkumben yang lolos hingga uji kompetensi bukan hanya Syarif. Ada Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan Alexander Marwata. Beda dengan Syarif, Basaria lebih optimistis bisa lolos tahap selanjutnya. Basaria mengatakan bila terpilih lagi, ia bakal fokus melakukan pencegahan. Caranya sama dengan Syarif, yakni memperbanyak kantor koordinasi wilayah. Kantor koordinasi KPK kini sudah ada di 9 provinsi, Basaria ingin kantor itu ada di 34 provinsi.

Menurut Basaria, adanya kantor itu di setiap provinsi bakal memaksimalkan pencegahan. Sehingga KPK tak perlu melakukan penindakan. “Pencegahan korupsi bisa dilakukan sejak awal,” kata dia.

Mirip dengan Basaria, Alexander Marwata juga ingin KPK ke depan lebih berfokus pada pencegahan dibanding penindakan. Dia bilang banyak lagi gagasan baru yang ditulis di makalah dalam uji kompetensi. “Cuma saya bingung mau menuliskannya,” ujar mantan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta ini.

Majunya trio inkumben Syarif, Basaria dan Alex dalam seleksi capim KPK menuai pro-kontra sejak awal. Ketua DPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet berharap salah satu dari mereka ada yang terpilih lagi. Menurut Bamsoet, lolosnya calon inkumben positif untuk kesinambungan kerja KPK. “Sangat bagus mereka maju kembali,” kata politikus Partai Golkar ini.

Sebaliknya, para pegiat antikorupsi justru mengkritik langkah ketiga orang itu maju lagi. Peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadhana mengatakan ketiga calon inkumben tak layak menjadi pemimpin KPK lagi. “ICW dan koalisi masyarakat sipil mendorong ada figur-figur baru,” kata dia.






5 Fakta Kasus Ferdy Sambo Cs: P21, Ferdi Diansyah, dan Konsorsium 303

16 jam lalu

5 Fakta Kasus Ferdy Sambo Cs: P21, Ferdi Diansyah, dan Konsorsium 303

Pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo Cs menambahkan beberapa kasus P21, Ferdy Diansyah, dan konsorsium 303.


Firli Bahuri Desak Kasus Formula E Naik ke Penyidikan, Anies Baswedan Hanya Tersenyum

1 hari lalu

Firli Bahuri Desak Kasus Formula E Naik ke Penyidikan, Anies Baswedan Hanya Tersenyum

Keinginan Firli untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka ini diduga berhubungan dengan isu Pilpres 2024.


Setahun #BeraniJujurPecat, IM57+ Insitute dan AJI Jakarta Luncurkan Buku Kisah Pegawai KPK Korban TWK

1 hari lalu

Setahun #BeraniJujurPecat, IM57+ Insitute dan AJI Jakarta Luncurkan Buku Kisah Pegawai KPK Korban TWK

Peringatan setahun #BeraniJujurPecat, IM57+ Institute dan AJI Jakarta meluncurkan Buku "Perlawanan Sehormat-hormatnya". Siapa saja yang hadir?


Politikus NasDem Sebut Kasus Formula E Clear saat Anies Baswedan Beri Keterangan

1 hari lalu

Politikus NasDem Sebut Kasus Formula E Clear saat Anies Baswedan Beri Keterangan

Sejumlah sumber Tempo mengungkapkan adanya upaya sistematis membuat Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus Formula E.


Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

1 hari lalu

Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

Partai NasDem meminta KPK mengklarifikasi kabar soal upaya menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Formula E.


Manuver Firli Menjegal Anies Baswedan

1 hari lalu

Manuver Firli Menjegal Anies Baswedan

Ketua KPK Firli Bahuri ditengarai meminta anak buahnya segera menetapkan Anies Baswedan menjadi tersangka korupsi ...


Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

1 hari lalu

Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

Lebih dari 2 tahun Harun Masiku jadi buron KPK, hingga kini kasusnya belum terang. Firli Bahuri menyebut tak tahu kapan politisi PDIP akan tertangkap


Pernah Viral Soal G30S TWK Pegawai KPK dan IM57+ Institute, Apa Maksudnya?

1 hari lalu

Pernah Viral Soal G30S TWK Pegawai KPK dan IM57+ Institute, Apa Maksudnya?

57 pegawai KPK yang dipecar pada 30 September 2021 mendirikan organisasi nirlaba bernama IM57+ Institue.


Satu Tahun Peristiwa G30S TWK, Kronologi Pemberhentian 57 Pegawai KPK

1 hari lalu

Satu Tahun Peristiwa G30S TWK, Kronologi Pemberhentian 57 Pegawai KPK

Setahun lalu, 57 pegawai KPK dipecat karena dianggap tidak lolosTWK. Pertisiwa ini pun dikenal sebagai G30S TWK.


Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

2 hari lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

Mahfud MD menjamin pemeriksaan Lukas Enembe sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk memberikan perlindungan hukum kepadanya jika tak salah