Gerindra Sebut Belum Bahas Perebutan Kursi Pimpinan DPR dan MPR

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Politikus Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad usai mengajukan diri sebagai penjamin tersangka Mustofa Nahra di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Senin, 3 Juni 2019 (Andita Rahma)

    Politikus Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad usai mengajukan diri sebagai penjamin tersangka Mustofa Nahra di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Senin, 3 Juni 2019 (Andita Rahma)

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan belum ada pembahasan di internal partai terkait kursi pimpinan di legislatif yaitu DPR RI dan MPR RI.

    "Sampai saat ini Gerindra belum membahas kursi pimpinan di legislatif, yaitu DPR RI dan MPR RI karena waktunya masih lama," kata Dasco di Jakarta, Ahad, 21 Juli 2019.

    Dia mengatakan Gerindra saat ini masih fokus konsolidasi di internal setelah Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019. Selain itu partai juga fokus penataan organisasi setelah Pemilu Legislatif atau Pileg 2019.

    Menurut Dasco, pembicaraan kursi pimpinan di legislatif tidak terlalu mendesak dan masih bisa dibicarakan nanti karena waktunya masih lama. "Kemungkinan akan dibicarakan ketika mendekati bulan Oktober, namun terserah Pak Prabowo yang akan menentukan," ujarnya.

    Dasco menilai pernyataan Sodik tersebut merupakan pendapat pribadi karena belum dibicarakan di internal partai terkait kursi pimpinan di parlemen. Dia menilai, meskipun kursi pimpinan parlemen belum dibahas, namun hal itu menjadi wacana yang menarik untuk dibicarakan.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi Garindra MPR RI yang juga Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid mengatakan semangat rekonsiliasi untuk kebersamaan serta kesatuan dan persatuan bangsa, pertama-tama harus diwujudkan para wakil rakyat anggota MPR terutama oleh para pemimpin partai dalam menetapkan Ketua MPR.

    Karena itu dia mengusulkan agar Ketua MPR berasal dari Gerindra dan Ketua DPR dari PDI Perjuangan. Menurut Sodik, komposisi Ketua MPR dan DPR tanpa harus terkait dan menunggu komposisi terakhir koalisi oposisi dan koalisi di pemerintahan. Hal itu menurut dia karena rakyat dan bangsa Indonesia sudah memahami keberadaan dan posisi PDIP serta Gerindra, khususnya dalam Pileg dan Pilpres 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.