Amien Rais Minta Porsi 55:45, PDIP: Tak Ada Jatah-Jatah Menteri

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri (ketiga kanan) didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Puan Maharani (kiri), Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung (kiri) dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kedua kanan) menghadiri pemakaman Ibu Negara periode 2004-2014 Ani Yudhoyono saat tiba di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMP) Kalibata, Jakarta, Minggu (2/6/2019). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/hp.

    Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri (ketiga kanan) didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Puan Maharani (kiri), Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung (kiri) dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kedua kanan) menghadiri pemakaman Ibu Negara periode 2004-2014 Ani Yudhoyono saat tiba di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMP) Kalibata, Jakarta, Minggu (2/6/2019). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/hp.

    TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan tidak ada penjatahan menteri dalam pemerintahan. Menurut PDIP, pemilihan menteri adalah hak prerogatif presiden.

    “Partai boleh mengusulkan, tapi presiden punya kewenangan memutuskan yang paling pas,” kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Tugu Proklamasi, Jakarta, Sabtu, 20 Juli 2019.

    Hasto mengatakan itu untuk menanggapi pernyataan Amien Rais. Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional itu meminta Presiden Joko Widodo membagi porsi kekuasaan 55 persen banding 45 persen dengan Prabowo Subianto. Angka itu sesuai dengan perolehan suara Jokowi dan Prabowo dalam Pemilihan Presiden 2019.

    Amien mengancam bila pembagian kekuasaan tak sesuai dengan angka tersebut, maka seharusnya Prabowo dan pendukungnya berada di luar kekuasaan alias menjadi oposisi. “Kalau tidak mau, ya sudah kami oposisi,” ujar dia.

    Hasto mengatakan pembagian kekuasaan dan menteri tak bisa menggunakan angka. Pemilihan menteri, kata dia, harus bicara kualitas. Menurut dia, seorang menteri harus paham dengan kementerian yang dia pimpin. Selain itu, menteri juga harus dapat sejalan dengan visi-misi presiden Jokowi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.