TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan tidak ada penjatahan menteri dalam pemerintahan. Menurut PDIP, pemilihan menteri adalah hak prerogatif presiden.
“Partai boleh mengusulkan, tapi presiden punya kewenangan memutuskan yang paling pas,” kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Tugu Proklamasi, Jakarta, Sabtu, 20 Juli 2019.
Hasto mengatakan itu untuk menanggapi pernyataan Amien Rais. Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional itu meminta Presiden Joko Widodo membagi porsi kekuasaan 55 persen banding 45 persen dengan Prabowo Subianto. Angka itu sesuai dengan perolehan suara Jokowi dan Prabowo dalam Pemilihan Presiden 2019.
Amien mengancam bila pembagian kekuasaan tak sesuai dengan angka tersebut, maka seharusnya Prabowo dan pendukungnya berada di luar kekuasaan alias menjadi oposisi. “Kalau tidak mau, ya sudah kami oposisi,” ujar dia.
Hasto mengatakan pembagian kekuasaan dan menteri tak bisa menggunakan angka. Pemilihan menteri, kata dia, harus bicara kualitas. Menurut dia, seorang menteri harus paham dengan kementerian yang dia pimpin. Selain itu, menteri juga harus dapat sejalan dengan visi-misi presiden Jokowi.
![Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]](https://statik.tempo.co/data/2024/03/01/id_1283960/1283960_720.jpg)
