Soal Representasi Perempuan di Pimpinan KPK, Begini Kata Pansel

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Panitia Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 Yenti Ganarsih (keempat kiri) bersama Wakil Ketua Pansel KPK Indriyanto Seno Adji (kanan), anggota Pansel KPK Marcus Priyo Gunarto (kedua kanan), Hendardi (ketiga kanan), Harkristuti Harkrisnowo (keempat kanan), Diani Sadia Wati (kelima kanan), Al Araf (ketiga kiri), Mualimin Abdi (kedua kiri) dan Hamdi Moeloek (kiri) usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 17 Juni 2019. ANTARA

    Ketua Panitia Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 Yenti Ganarsih (keempat kiri) bersama Wakil Ketua Pansel KPK Indriyanto Seno Adji (kanan), anggota Pansel KPK Marcus Priyo Gunarto (kedua kanan), Hendardi (ketiga kanan), Harkristuti Harkrisnowo (keempat kanan), Diani Sadia Wati (kelima kanan), Al Araf (ketiga kiri), Mualimin Abdi (kedua kiri) dan Hamdi Moeloek (kiri) usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 17 Juni 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel Capim KPK Indriyanto Seno Adji menanggapi keinginan KPK untuk memperhatikan keseimbangan gender dalam komposisi pimpinan mendatang.

    Sebelumnya KPK berharap ada perwakilan perempuan yang menjadi pimpinan nantinya. "Kami tentunya tetap berbasis integritas capim, juga melihat kualifikasi, kapabilitas, dan kompetensi," ujar Indriyanto saat dihubungi, Ahad, 21 Juli 2019.

    Sehingga pansel, kata Indriyanto, tak memiliki target gender tertentu. Ia hanya berpegang kepada kualifikasi yang timnya telah bentuk.

    Namun Indriyanto sendiri berharap bahwa ada perempuan yang bisa masuk jajaran pimpinan KPK seperti Basaria Panjaitan. "Kalau saya mengharapkan ada representasi kegenderan yang berkualifikasi," ucap dia.

    Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan keseimbangan gender dalam komposisi pimpinan penting mengingat KPK cukup intens membangun gerakan antikorupsi bersama jaringan perempuan. Di antaranya, Saya Perempuan Antikorupsi dan Perempuan Indonesia Antikorupsi. Unsur lain dari masyarakat juga diikutkan dalam gerakan antikorupsi, seperti akademisi, polwan, anggota TNI, kepala daerah, bidan dan tenaga kesehatan di pelosok daerah.

    Saat ini, tahapan panitia seleksi capim KPK sampai pada tahap uji kompetensi. Pansel menggelar uji kompetensi pada Kamis, 18 Juli 2019. Ada 192 orang yang yang mengikuti tes kompetensi. Sebanyak 180 adalah laki-laki, sedangkan 12 orang perempuan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.