TEMPO.CO, Jakarta -Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Syamsuddin Haris menilai langkah Partai Gerindra yang meminta jatah kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR atas nama rekonsiliasi tidak tepat. Syamsudin menilai politik bagi-bagi kursi semacam ini tidak sehat bagi kepentingan bangsa.
"Dalam konteks kepentingan bangsa kita, tentu saja rekonsiliasi yang dikaitkan bagi-bagi jabatan itu ya tidak positif, tidak bagus, tidak baik," kata Syamsudin saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu, 16 Juli 2019.
Syamsudin mengatakan rekonsiliasi tak berarti harus dilakukan dengan pembagian kursi pimpinan dewan atau majelis. Meski tak menampik kemungkinan ini tetap terbuka, Syamsudin mengatakan kursi Ketua MPR lebih pas jika jatuh ke partai koalisi pemerintahan Presiden Terpilih Joko Widodo.
"Saya menduga peluang itu lebih dimiliki Partai Golkar ketimbang yang lain," kata Syamsudin. Golkar merupakan partai dengan perolehan kursi terbanyak di parlemen, di bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Syamsudin mengatakan pemilihan Ketua MPR memang berbeda dengan pemilihan Ketua DPR yang otomatis diambil dari partai pemenang pemilu. Pemilihan Ketua MPR dipilih secara paket.
"Nah tentu semua parpol punya hak untuk itu. Hanya saja masalahnya bahwa Ketua MPR itu mencerminkan peta politik yang ada di majelis," kata Syamsudin.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid mengatakan partainya seharusnya mendapat kursi ketua MPR. Dia berujar posisi ketua MPR untuk partainya tak terlepas dari semangat rekonsiliasi pascapilpres.
EGI ADYATAMA | BUDIARTI PUTRI UTAMI
![Tiga anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) tersangka pembunuhan dua sipil di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, 30 April 2023. Berdiri dari kiri ke kanan: Edison Sobolim (1), Yekson Sobolim (3), dan Nindo Mohi (5). Istimewa]](https://statik.tempo.co/data/2023/05/09/id_1202692/1202692_720.jpg)
