Politikus Ini Yakin Koalisi Tak Keberatan Golkar Duduki Ketua MPR

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Politikus Partai Golkar Ricky Rachmadi (ujung kiri), bersama peneliti Populi Center Afrimadona, Peneliti LIPI Syamsudin Haris, dan Ketua DPP Partai Golkar Andi Sinulingga (ujung kanan), saat diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu, 20 Juli 2019. Tempo/Egi Adyatama

    Politikus Partai Golkar Ricky Rachmadi (ujung kiri), bersama peneliti Populi Center Afrimadona, Peneliti LIPI Syamsudin Haris, dan Ketua DPP Partai Golkar Andi Sinulingga (ujung kanan), saat diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu, 20 Juli 2019. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Golkar Andi Sinulingga meyakini partainya telah mendapat restu dari koalisi pendukung Joko Widodo atau Jokowi-Ma'ruf Amin untuk bisa mendapatkan jatah kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Menurut Andi, hal itu sangat ideal.

    "Idealnya memang, meski siapa saja bisa, kursi pimpinan MPR ada di Golkar sebagai kursi terbanyak kedua di parlemen. Mudah-mudahan partai koalisi setuju untuk itu," kata Andi saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu, 16 Juli 2019.

    Andi mengakui masih ada sedikit masalah saat Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, juga menyatakan ketertarikan mengisi kursi itu. Bahkan belakangan Partai Gerindra yang menjadi oposisi pemerintah, blak-blakan mengincar posisi yang sama.

    Meski begitu, Andi masih yakin koalisi lebih mendukung Golkar yang memimpin MPR. "Tanda-tandanya memungkinkan. Tanda-tanda Golkar memimpin MPR," kata Andi.

    Andi menyebut salah satu tandanya ada di ucapan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh kemarin. Meski mengaku belum menyebut siapa yang pantas memimpin MPR dan NasDem tak akan meminta jatah itu, namun Surya Paloh menyebut ada sosok yang selalu merasa paling pantas. "Artinya koalisi gak keberatan Golkar memimpin MPR," kata Andi.

    Terkait siapa yang akan diajukan untuk menduduki kursi Ketua MPR, Andi mengatakan, partainya belum menentukan. Meski begitu, ada beberapa nama yang telah mencuat, yakni Aziz Syamsudin, Bambang Soesatyo, hingga Zainuddin Amali.

    "Nanti pada titik tertentu akan kompromi untuk tentukan satu nama. Kan pemilihannya paket. Kita serahkan pada mekanisme yang ada," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.