Airlangga Disebut Telah Ajukan Perubahan Kepengurusan Golkar

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Lawrence T.P. Siburian. TEMPO/Imam Sukamto

    Lawrence T.P. Siburian. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus senior Partai Golkar, Lawrence Siburian, mengatakan DPP Golkar yang kini dipimpin oleh Airlangga Hartarto telah mengajukan perubahan struktur kepengurusan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lawrence menganggap hal itu janggal lantaran perubahan struktur kepengurusan harus dibahas terlebih dahulu dalam rapat pleno di DPP.

    "Rapat plenonya belum, tapi perubahan sudah diajukan ke kementerian," kata dia di D'Consulate Lounge, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Sabtu, 20 Juli 2019.

    Menurut Lawrence tidak ada unsur kegentingan saat ini yang memaksa DPP harus mengubah struktur kepengurusannya. Terlebih Partai Golkar akan menyelenggarakan musyawarah nasional pada Oktober atau Desember mendatang.

    "Apa urgensinya mengganti kepengurusan? Nah, tentu ini akan menimbulkan persoalan," ucapnya.

    Lawrence meminta seluruh kader taat pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Ia juga meminta Airlangga memberikan penjelasan terkait hal ini.

    Selain itu, kata Lawrence, mayoritas kader dan pengurus Partai Golkar cenderung ingin munas dilakukan secepatnya, yakni sebelum pelantikan kabinet baru pada 20 Oktober 2019. Namun, ia heran lantaran DPP tak kunjung menggelar rapat pleno terkait hal itu. "Nah, itu, tanya kenapa," ujarnya.

    Menjelang munas Golkar tahun ini sejumlah tokoh sudah mendeklarasikan akan maju di pemilihan ketua umum. Dua orang yang menjadi sorotan adalah Airlangga dan Ketua DPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet.

    Kubu Airlangga ingin munas berlangsung pada Desember 2019. Adapun pihak Bamsoet ingin munas sebelum Oktober.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.