Diisukan Masuk Kabinet Jokowi, Maman Serang Menteri Agama

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN), Maman Imanulhaq dan Ketua Bravo 5 Jenderal TNI ( Purn) Fachrul Razidalam Silahturahmi Kebangsaan Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin di Hotel Marc Passer Baroe, Jakarta Pusat, Sabtu, 21 Juni 2019. TEMPO/Irsyan Hasyim

    Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN), Maman Imanulhaq dan Ketua Bravo 5 Jenderal TNI ( Purn) Fachrul Razidalam Silahturahmi Kebangsaan Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin di Hotel Marc Passer Baroe, Jakarta Pusat, Sabtu, 21 Juni 2019. TEMPO/Irsyan Hasyim

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Maman Imanulhaq, diisukan bakal menjadi menteri agama di kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi berikutnya. Ia pun menyatakan siap jika hal itu benar terjadi.

    "Siap. Semua kader partai tentu puncak keinginannya adalah kalau enggak jadi presiden, ya jadi menteri," katanya di D'Consulate Lounge, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Sabtu, 20 Juli 2019.

    Tak hanya itu, Maman pun mulai 'menyerang' menteri agama saat ini yang diisi oleh kader Partai Persatuan Pembangunan, Lukman Hakim Saifuddin. Menurut Maman, Lukman bukan seorang petarung dan gagal memimpin lembaganya.

    "Bukan orang yang mampu mempengaruhi anak buahnya untuk mengimplementasikan kebijakan," ujarnya.

    Ia bercerita saat duduk di Komisi Agama DPR RI tahu persis apa yang jadi kelemahan Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Lukman. "Bagaimana antara suara eselon III berbeda dengan eselon I, dirjen, apalagi dengan menterinya," ujarnya.

    Maman juga menyinggung soal Lukman yang terserempet dugaan suap jual beli jabatan di kementerian agama. Menurut dia, kriteria menteri agama ke depan harus menjauhi korupsi. "Kita butuh menteri agama yang berani bertarung dan hindari korupsi," tuturnya.

    Di tempat yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Ahmad Baidlowi, santai menanggapi pernyataan Maman. "Orang yang ingin menggantikan (menteri) memang harus begitu," katanya sambil tertawa.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.