Jokowi dan Pangeran UEA Akrab, Luhut: Panggil Presiden Brother

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi, berjabat tangan dengan Kontingen Gerakan Pramuka Indonesia usai upacara pelepasan menuju Jambore Pramuka Dunia XXIV di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 19 Juli 2019. ANTARA

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi, berjabat tangan dengan Kontingen Gerakan Pramuka Indonesia usai upacara pelepasan menuju Jambore Pramuka Dunia XXIV di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 19 Juli 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan pangeran Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan memiliki hubungan yang dekat. Saking dekatnya, kata dia, Pangeran Mohammed dan Presiden Jokowi kerap berbicara lewat sambungan telepon.

    "Ya, itu, beliau telepon-telepon, panggil presiden juga brother," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 19 Juli 2019.

    Jokowi memang kerap bercerita tentang hubungannya dengan Mohammed, terutama saat ia berkunjung ke UEA pada 2015 lalu. Waktu itu Jokowi dijemput sendiri oleh Mohammed di bandara dan sempat diajak ngebut.

    "Keluar airport beliau sopiri saya, mobilnya gak ada mereknya, biar enggak ndeso saya lirik-lirik gak nanya," kata Jokowi dalam acara Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, 25 April 2018.

    Jokowi bercerita jika ia merasa mobil yang disopiri Mohammed bergerak pelan. Namun saat ia melihat speedometer ternyata kecepatannya lebih dari 200 kilometer per jam.

    "Saya tengok-tengok di speedometer-nya lebih dari 200 km/jam, deg-degan juga mobil di belakang ketinggalan," cerita Jokowi.

    Rencananya pekan depan Pangeran Mohammed akan berkunjung ke Indonesia. Ia dikabarkan akan membawa rombongan dalam jumlah yang besar.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.