3 Kriteria Warga Indonesia Penerima Kartu Pra Kerja

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri, asal Partai Kebangkitan Bangsa diperkirakan tidak lolos ke parlemen saat bertarung dalam Pemilu 2019. Petinggi PKB hanya Hanif Dhakiri yang berpeluang besar lolos ke Senayan namun kemungkinannya kecil. TEMPO/Subekti

    Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri, asal Partai Kebangkitan Bangsa diperkirakan tidak lolos ke parlemen saat bertarung dalam Pemilu 2019. Petinggi PKB hanya Hanif Dhakiri yang berpeluang besar lolos ke Senayan namun kemungkinannya kecil. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan ada tiga kriteria warga yang bisa mendapatkan kartu pra kerja. Mereka adalah para pencari kerja, pekerja, dan korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Hanif menjelaskan pemerintah akan memberikan pelatihan selama tiga bulan kepada pemegang kartu prakerja sesuai dengan kriteria masing-masing. Kategori pencari kerja, kata dia, bakal mendapat pelatihan dasar (skilling).

    "Jadi untuk para pencari kerja terutama fresh graduate, yang masih muda-muda, yang belum punya skill, ada problem mix match. Itu masuk program skilling sehingga punya skill. Jadi bisa masuk ke pasar kerja," ujarnya.

    Bagi yang sudah bekerja maka bakal mengikuti pelatihan untuk meningkatkan keahliannya (upskilling). "Nah upskilling ini menjadi penting karena dunia kerja, kan, juga berubah. Jika dia ini skillnya berhenti maka membuat dia tidak aman (pekerjaannya)," tuturnya.

    Sedangkan bagi para korban PHK, mereka akan mengikuti pelatihan untuk memiliki keahlian dasar lagi (reskilling) jika berencana alih profesi. "Nah reskilling diperlukan. Maka skillnya harus berubah," ucapnya.

    Sementara terkait janji pemerintah yang bakal memberikan insentif, menurut Hanif, saat ini angkanya masih dihitung-hitung oleh Kementerian Keuangan. "Saya tidak bisa menyampaikan karena angka harus menunggu keputusan Menkeu hitung-hitungannya seperti apa," ujarnya.

    Menurut Hanif, bantuan uang tersebut hanya diberikan selama tiga bulan setelah pemegang kartu pra kerja menyelesaikan pelatihannnya. Diharapkan dalam kurun waktu tersebut mereka sudah bisa mendapatkan pekerjaan.

    Namun jika tiga bulan kemudian mereka belum mendapatkan pekerjaan, maka bantuan uang tersebut tetap akan dihentikan. "Kan ini intervensi yang sifatnya terbatas. Kalau ada duitnya bisa satu tahun tapi logikanya ini menghitung kekuatan (keuangan) negara kita," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini.

    Kartu pra kerja merupakan salah satu janji dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang diungkapkan saat pemilihan presiden 2019. Seiring keberhasilan Jokowi memenangkan pertarungan pilpres, tuntutan agar kartu pra kerja ini direalisasikan bergema di tengah masyarakat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.