Soal Eks ISIS, Wiranto: Jangan Sampai Memulangkan Bibit Penyakit

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto berbicara pada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 25 Juni 2019. Tempo/ Fikri Arigi.

    Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto berbicara pada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 25 Juni 2019. Tempo/ Fikri Arigi.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan pemulangan Warga Negara Indonesia eks pendukung ISIS tidak boleh merugikan bangsa Indonesia. 

    "Jangan sampai kita memulangkan bibit-bibit penyakit yang sudah di-brain wash (cuci otak) untuk anti Pancasila dan anti NKRI untuk kembali ke Republik Indonesia yang kita cintai," ujar Wiranto di kantornya, Jakarta, Jumat, 19 Juli 2019.

    Wiranto mengatakan pemerintah sedang membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang akan mendalami wacana pemulangan warga negara Indonesia yang merupakan mantan pendukung ISIS.

    "Ini kan tidak bisa diselesaikan oleh kita sendiri, oleh Indonesia sendiri, karena menyangkut negara lain. Maka perlu ada task force yang nanti akan kita tugaskan mendalami masalah ini," kata 

    Wiranto mengatakan, ada sekitar 120 WNI eks pendukung ISIS yang merupakan perempuan dan anak-anak masih berada di kamp pengungsian di perbatasan antara Suriah dan Irak. Adapun laki-lakinya harus menghadapi proses hukum oleh pemerintah di sana karena diduga terlibat dalam gerakan ISIS.

    Wiranto pun meminta masyarakat tak berspekulasi mengenai kepulangan para eks pendukung ISIS. Kebijakan pemerintah soal wacana ini akan diputuskan setelah menunggu hasil pendalaman yang dilakukan satgas.

    Majalah Tempo edisi 15 Juni 2019 sebelumnya mengungkapkan ratusan WNI bekas pendukung ISIS terkatung-katung di Suriah. Kepada Tempo, mereka meminta pemerintah Indonesia mau memulangkan mereka. Otoritas Kurdi bersedia memulangkan mereka dengan syarat ada permintaan resmi dari pemerintah Indonesia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.