Wiranto Evaluasi Penanganan Kondisi Rawan Periode Pertama Jokowi

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto berbicara pada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 25 Juni 2019. Tempo/ Fikri Arigi.

    Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto berbicara pada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 25 Juni 2019. Tempo/ Fikri Arigi.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memimpin rapat koordinasi terbatas tingkat menteri di kantornya, Jumat, 19 Juli 2019.

    Rapat tersebut membahas perkembangan situasi terkini dalam negeri dan mengevaluasi langkah-langkah dalam menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan nasional selama periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo atau jokowi.

    "Kenyataannya kami menghadapi cukup banyak kondisi rawan yang mengancam stabilitas keamanan nasional," kata Wiranto dalam sambutannya.

    Wiranto mengatakan, selama periode pertama pemerintahan Jokowi, ada berbagai peristiwa yang menjadi bagian dari ancaman atau hambatan pembangunan nasional, seperti aksi 411, aksi 212, terorisme, pilkada serentak, pemilu serentak, dan aksi 22 Mei.

    "Kami bersyukur semua kondisi rawan itu dapat kami atasi dengan baik, dapat kami kendalikan sehingga stabilitas keamanan nasional menunjang pembangunan nasional, ekonominya, dan politik nasional," ujarnya.

    Kemampuan menjaga stabilitas keamanan, kata Wiranto, tak terlepas dari peran aparat intelijen yang menyajikan informasi akurat. Sehingga, pemerintah bersama aparat keamanan mampu merencanakan aksi dalam mengatasi situasi rawan.

    Wiranto juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polri yang sudah dengan cepat mengerahkan kekuatannya dalam menjamin stabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat. Juga kepada Panglima TNI yang siap memberikan dukungan terhadap penguatan Polri.

    Meski begitu, Wiranto menegaskan, bahwa tugas dalam menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan belum selesai dan tidak akan pernah selesai. "Oleh karena itu, menjelang berakhirnya periode pertama kami coba melakukan evaluasi lengkap untuk mengantar pemerintahan Jokowi periode kedua," ucapnya.

    Rapat turut dihadiri Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Deputi II BIN, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Mabes Polri.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.