Giliran Gerindra Blak-blakan Incar Posisi Ketua MPR, Alasannya...

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan), menyampaikan pidato saat bertemu Presiden Joko Widodo di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu, 13 Juni 2019. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

    Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan), menyampaikan pidato saat bertemu Presiden Joko Widodo di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu, 13 Juni 2019. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

    TEMPO.CO, Jakarta - Setelah Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Golkar berebut posisi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, kini giliran Partai Gerindra blak-blakan mengincar posisi yang sama. Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid mengklaim diberikannya kursi ketua MPR kepada partainya tak terlepas dari semangat rekonsiliasi pascapemilihan presiden 2019.

    "Semangat rekonsiliasi untuk kebersamaan serta kesatuan dan persatuan bangsa ini pertama-tama harus diwujudkan oleh para wakil rakyat anggota MPR, terutama oleh para pemimpin partai politik, dalam menetapkan ketua MPR," kata Sodik lewat keterangan tertulis, Jumat, 19 Juli 2019.

    Sodik menuturkan inti rekonsiliasi ialah memperkokoh kembali semangat kebersamaan demi kepentingan yang lebih besar. Dia menyebut persatuan dan kesatuan menjadi modal paling penting memperkuat kembali kedaulatan dan kemajuan Indonesia di pelbagai bidang, termasuk ekonomi.

    Sodik mengatakan dengan alasan itulah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mau bertemu Presiden terpilih Joko Widodo. Menurut Sodik, pertemuan itu mengandung risiko hengkangnya para pendukung Prabowo. "Hanya atas dasar inilah maka Prabowo Subianto dengan risiko dikecam bahkan ditinggalkan oleh sebagian pendukungnya berani melakukan pertemuan dengan Jokowi," kata dia.

    Kata Sodik, dengan semangat rekonsiliasi itu maka pas apabila Gerindra mendapat posisi ketua MPR. Sebab, posisi ketua Dewan Perwakilan Rakyat sudah otomatis ditempati Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai pemenang pemilihan legislatif 2019.

    Sodik pun menilai penentuan ketua MPR ini tak mesti menunggu komposisi akhir koalisi pemerintah dan nonpemerintah yang kini tengah digodok oleh Jokowi dan Prabowo dengan koalisi masing-masing. Dia beralasan, publik sudah mengetahui posisi Gerindra di pemilihan legislatif 2019. Partai berlambang burung garuda ini berada di peringkat kedua perolehan suara nasional dan ketiga dari segi perolehan kursi di DPR.

    "Komposisi ketua MPR dan DPR di atas tanpa harus menunggu komposisi terakhir koalisi oposisi dan koalisi di pemerintahan, karena rakyat dan bangsa Indonesia sudah memahami keberadaan dan posisi PDIP serta Gerindra khususnya dalam pileg dan pilpres 2019," kata dia.

    Sebelumnya ada dua partai koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin yang terang-terangan mengincar jabatan ketua MPR, yakni PKB dan Golkar. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bahkan percaya diri menginginkan kursi ketua MPR.

    Adapun Golkar mengklaim lebih layak menempati kursi ketua MPR karena menjadi pemenang kedua dari segi perolehan kursi di DPR. Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto juga mengatakan sudah ada komunikasi dengan partai-partai lain dalam pembentukan paket MPR dengan posisi Golkar sebagai ketua.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.