Gestur Airlangga Hartarto Menyikapi Deklarasi Bambang Soesatyo

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah berbaju batik) didampingi Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Melchias Markus Mekeng, Ketua Banggar DPR Aziz Syamsuddin, dan sejumlah politikus menyampaikan sikap politik anggaran di ruang Fraksi Partai Golkar, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 20 September 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah berbaju batik) didampingi Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Melchias Markus Mekeng, Ketua Banggar DPR Aziz Syamsuddin, dan sejumlah politikus menyampaikan sikap politik anggaran di ruang Fraksi Partai Golkar, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 20 September 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Golkar Ridwan Hisjam menghampiri ketua umumnya, Airlangga Hartarto di ruang rapat Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat menjelang petang pada Kamis, 18 Juli 2019. Rapat kerja antara Komisi Energi dan sejumlah kementerian terkait pengantar musyawarah Rancangan Undang-undang Minerba baru saja rampung.

    Tak jelas terdengar apa yang disampaikan Ridwan. Airlangga menyimak, lalu dia menyebut kata "PP" sembari mengangguk-angguk.

    Kurang dari enam jam sebelumnya, rival Airlangga dalam perebutan kursi ketua umum Golkar, Bambang Soesatyo mendeklarasikan diri maju sebagai calon ketua umum. Deklarasi digelar di Kudus Lounge, The Sultan Hotel, Jakarta.

    Panitia acara mengklaim mengundang Airlangga, Ridwan Hisjam, dan Ketua DPP Golkar Indra Bambang Utoyo untuk bersama-sama hadir mendeklarasikan diri. Namun sampai acara rampung, ketiganya tak terlihat di tempat acara.

    "Saya hadir sebagai undangan pukul setengah tiga," kata Ridwan Hisjam kepada Tempo, Jumat, 19 Juli 2019.

    Ridwan mengakui melaporkan deklarasi itu kepada Airlangga. Kata dia, Airlangga menanyakan apakah acara itu ramai. Ihwal ekspresi Airlangga yang terlihat tak happy, Ridwan berujar, "Bukan tak happy, tapi beliau berpikir ini kan jadwal (munas) belum ada."

    Acara deklarasi itu dihadiri oleh puluhan kader Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI/Polri (FKPPI) dan Pemuda Pancasila (PP). Bambang Soesatyo diketahui berafiliasi dengan dua ormas tersebut.

    Saat ditanya ihwal deklarasi pria yang biasa disapa Bamsoet itu, Airlangga tampak menghindar. "Munas (musyawarah nasional) aja belum dijadwalkan," kata Airlangga sembari berjalan menuju mobilnya di depan Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2019.

    Di tengah-tengah wawancara, seorang anak buah Airlangga mendekat dan berbisik. Dia berujar, Plt Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar DKI Jakarta Rizal Mallarangeng sedang berada di ruangan Ketua Fraksi Golkar di DPR, Melchias Markus Mekeng.

    "Pak Celli (Rizal) ada di ruangan Pak Mekeng. Tadi minta diinfokan ke Bapak," kata anak buah Airlangga itu.

    Mendengar hal itu, Airlangga balik badan kembali memasuki gedung Nusantara I dan menuju ruangan Mekeng. Rizal dan Mekeng diketahui berada di barisan pendukung Airlangga dalam kontestasi perebutan kursi ketua umum.

    Saat dikonfirmasi lagi, Airlangga masih enggan berkomentar banyak. Dia juga bungkam saat ditanya soal pertemuannya dengan Mekeng dan Celli.

    Meski buru-buru masuk mobil, Menteri Perindustrian ini masih menyempatkan membuka jendela dan berkomentar soal deklarasi Bamsoet yang disokong ormas. "Penyelenggara munas kan DPP," ujarnya. Adapun soal rencananya menggelar deklarasi, "Nanti aja menjelang munas."

    Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mempertanyakan digelarnya acara deklarasi calon ketua umum Golkar itu. Dia berujar, munas Golkar masih lama pada Desember mendatang.

    "Pleno DPP Golkar saja belum digelar, kok sudah bikin acara deklarasi-deklarasian," kata Ace melalui pesan singkat, Kamis, 18 Juli 2019.

    Lagipula, kata Ace, organisasi Gempar yang menjadi penyelenggara acara deklarasi ini tak dikenal di tubuh partainya. "Jangan membuat suasana menjadi gaduh," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.