Begini Perjalanan Kisruh Wali Kota Tangerang dan Menteri Yasonna

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Banten Wahidin Halim (kedua kiri) menyapa  Wali Kota Tangerang Arief Wismanyah (kiri) disaksikan Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo (kedua kanan) dan Sekjen Kemenkum HAM Bambang Rantam Sariwanto saat akan mediasi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2019. Dalam kesempatan tersebut, Kemendagri berupaya memediasi pertikaian antara Pemkot Tangerang dengan Kemenkumham terkait perizinan lahan di Tangerang. ANTARA/M Risyal Hidayat

    Gubernur Banten Wahidin Halim (kedua kiri) menyapa Wali Kota Tangerang Arief Wismanyah (kiri) disaksikan Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo (kedua kanan) dan Sekjen Kemenkum HAM Bambang Rantam Sariwanto saat akan mediasi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2019. Dalam kesempatan tersebut, Kemendagri berupaya memediasi pertikaian antara Pemkot Tangerang dengan Kemenkumham terkait perizinan lahan di Tangerang. ANTARA/M Risyal Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Kisruh antara Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly akhirnya selesai. Arief menyatakan permasalahan berakhir usai dirinya meminta maaf pada Yasonna. “Jadi sudah clear semua. Saya itu hormat sama beliau (Yasonna). Kemarin juga pas ratas, saya sudah minta maaf. Aduh Pak Menteri, saya cium tangan, mohon maaf nih,” kata Arief di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2019.

    Sebelumnya, kedua pejabat ini terlibat perseteruan akibat polemik perizinan lahan yang digunakan Kemenkumham untuk membangun Politeknik BPSDM Hukum dan HAM. Lahan tersebut terganjal perizinan oleh Pemerintah Kota Tangerang karena dianggap menyalahi aturan tata ruang. Lalu bagaimana sebenarnya polemik ini terjadi, berikut beberapa fakta dibaliknya.

    Bermula dari pidato Yasonna

    Masalah ini berawal ketika Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah mengajukan surat keberatan kepada Yasonna terkait pernyataannya dalam pidato peresmian Gedung Kampus Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan HAM (Politeknik SDM dan HAM) di Kompleks Kemenkumham, Tangerang. Peresmian dilakukan pada Selasa 9 Juli 2019.

    Arief keberatan dengan pernyataan Yasonna sebagai berikut, “Pak Sekjen, Kepala BPSDM Hukum dan HAM supaya juga mengurus izin-izin yang berkaitan dengan ini karena Pak Wali Kota agak kurang ramah dengan Kementerian Hukum dan HAM. Pak Kapolres ini mau dibikin tata ruangnya menjadi persawahan katanya, aneh banget kalau sampai ini dibuat tata ruangnya menjadi persawahan, itu namanya cari gara-gara itu.”

    Arif menyatakan sangat keberatan dengan pernyataan yang dianggapnya tidak berdasar itu. Menurut dia, pihak yang menetapkan lahan tersebut sebagai lahan pertanian adalah kementerian dan Provinsi Banten. Dia menegaskan Pemkot Tangerang tak pernah mengusulkannya.

    Layanan di kompleks Kemenkumham dihentikan

    Akibat kejadian ini, Arief memboikot layanan pemerintah daerah setempat di kompleks Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham di Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang. Terhitung sejak Senin, 15 Juli 2019, tak ada lagi layanan angkut dan kelola sampah, perbaikan jalan dan drainase, serta penerangan jalan umum di kompleks terdiri dari 50 RT, 12 RW, dan 5 Kelurahan itu.

    Boikot tertuang dalam surat Arief kepada Menteri Hukum dan HAM tertanggal 10 Juni 2019. Surat bernomor 593/2341-Bag.Hukum/2019 itu perihal keberatan dan klarifikasi. Isinya menerangkan pangkal penyebab hingga warga kompleks Kemenkumham tak mendapat penerangan jalan umum hingga kini. Sedang boikot kelola sampah masih bertahan untuk kantor-kantor atau institusi.

    Yasonna dan Arief saling lapor ke polisi

    Aksi pemboikotan ini pun langsung direspon cepat oleh Yasonna. Selang sehari, Kemenkumham melaporkan Arief ke Polres Metro Kota Tangerang. Kepala bagian Humas Polrestro Tangerang Komisaris Abdul Rachim membenarkannya. "Benar Wali Kota Tangerang dilaporkan Kemenkumham. Yang datang melapor biro hukum mereka," kata Abdul.

    Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Banten Imam Suyudi pun menyatakan yang datang melaporkan adalah Kepala biro (Karo) Barang Milik Negara (BMN) dan Karo Humas, Kerjasama dan Hubungan Internasional Kemenkumham. "Penegakan hukum bagi pelanggaran terhadap penggunaan aset Kemenkumham oleh Pemkot Tangerang harus diproses sesuai hukum yang berlaku," kata Imam kepada Tempo Selasa, 16 Juli 2019. Besoknya, giliran Arief yang melaporkan Kemenkumham ke polisi.

    Menteri Dalam Negeri memanggil Arief

    Akibat kisruh ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pun turun tangan. Ia menilai tindakan Arief tidak etis dan elok karena merugikan masyarakat umum. Sehingga, Tjahjo pun kemudian memanggil Arief untuk menyelesaikan persoalan ini, berikut Gubernur Banten Wahidin Halim.

    "Bukan karena saya sesama menteri, (tetapi) kurang elok melakukan langkah-langkah tanpa adanya koordinasi dulu, minimal di pemerintah provinsi," kata Tjahjo di Jakarta Convention Centre, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Juli 2019.

    Sepakat cabut laporan polisi dan hentikan pemboikotan

    Kamis, 18 Juli 2019, barulah Kemenkumham dan Arief sepakat mencabut laporan mereka ke polisi. Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo mengatakan kesepakatan ini dicapai usai mediasi di Kementerian Dalam Negeri, Kamis sore.

    "Jadi yang dipermasalahkan kemarin terkait dengan bangunan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Imigrasi dan pemanfaatan lahan semuanya sudah clear. Tadi telah ada kesepakatan berdua tentunya menarik seluruh pengaduan," kata Hadi Prabowo, di Jakarta, Kamis 18 Juli 2019.

    Tidak hanya menarik pengaduan saja, Pemerintah Kota Tangerang juga sepakat memulihkan pelayanan publik yang sempat tersendat. "Semalam kami sudah dapat arahan dari Mendagri untuk dinyalakan (aliran air dan listrik), sudah kami nyalakan, jadi semua sudah kembali seperti biasa," ujar Arief di kantor Kemendagri, Jakarta pada Kamis, 18 Juli 2019.

    Masalah perizinan lahan dibicarakan ulang

    Gubernur Banten Wahidin Halim yang ikut hadir dalam pertemuan ini berjanji bakal memfasilitasi pertemuan ulang antara Arief dan Yasonna untuk membahas ganjalan perizinan lahan yang diatasnya berdiri Politeknik BPSDM Kemenkumham. "Dalam tiga hari ke depan, kami akan mencoba membangun kesepakatan-kesepakatan baru," ujar Wahidin.

    Wahidin belum mau membeberkan kesepakatan-kesepakatan seperti apa yang dimaksud. Yang jelas, ujar dia, belum akan sampai pada perubahan aturan tata ruang. "Hanya membangun kompromi-kompromi. Tidak ada yang bersifat prinsip. Selasa pekan depan kami akan memanggil kementerian/lembaga terkait juga," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.