Pansel KPK Tolak Keinginan Ketua DPR Soal Konsultasi ke Komisi 3

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Panitia Seleksi Capim KPK Yenti Ganarsih saat ujian kompetensi seleksi capim KPK di Pusdiklat Kemensetneg, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2019. Uji kompetensi dilaksanakan untuk menggali pemahaman para peserta terkait permasalahan korupsi di Indonesia. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Ketua Panitia Seleksi Capim KPK Yenti Ganarsih saat ujian kompetensi seleksi capim KPK di Pusdiklat Kemensetneg, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2019. Uji kompetensi dilaksanakan untuk menggali pemahaman para peserta terkait permasalahan korupsi di Indonesia. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel Capim KPK menyatakan tak bisa memenuhi keinginan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo untuk berkonsultasi dengan Komisi III DPR. Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih menjelaskan, Pansel tak memiliki kewenangan untuk berkonsultasi dengan Dewan.

    Yenti menjelaskan, Pansel bekerja atas perintah Presiden Joko Widodo. Dia mempersilakan Komisi Hukum meminta kepada Presiden jika ingin mengundang Pansel.

    "Kalau memang mau begitu ya Komisi tiga ke Presiden aja. Kami enggak mau melangkahi kewenangan. Kami kan hanya di bawah Presiden dan kami masih konsentrasi untuk bekerja," kata Yenti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2019.

    Yenti mengatakan Komisi Hukum bisa saja memanggil setelah Pansel menyerahkan sepuluh nama yang akan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di DPR. Pemanggilan ini biasanya dilakukan untuk memberikan penjelasan langsung mengenai calon-calon yang akan diuji.

    "Boleh dikonfirmasi sebenarnya ke Presiden, tapi karena Presiden kan enggak mungkin memahami yang sepuluh itu kan. Kami mewakili itu, kami biasanya diundang," kata Yenti.

    Pansel Capim KPK saat ini tengah menjalankan seleksi tertulis terhadap 194 calon yang lolos seleksi administrasi. Menurut Yenti, dari 194 nama itu ada satu yang mengundurkan diri dan satu calon gugur lantaran terlambat hadir di lokasi ujian tertulis. Calon yang mengundurkan diri adalah Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Brigadir Jenderal Akhmad Wiyagus.

    Menurut jadwal, Pansel akan merampungkan seluruh tahapan seleksi pada 30 Agustus mendatang. Yenti berujar, sepuluh nama yang terpilih mengikuti fit and proper test akan diserahkan kepada Presiden pada 2 September 2019.

    "Terserah Presiden kemudian apakah akan menyerahkan ke DPR periode ini atau nanti itu tergantung Presiden," kata dia.

    Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo berharap Pansel Capim KPK mendatangi Komisi Hukum DPR. Bamsoet, sapaan Bambang, mengatakan Pansel semestinya berkonsultasi dengan Komisi Hukum yang merupakan mitra KPK.

    "Kami mengundang Pansel untuk datang juga ke Komisi tiga, jangan hanya yang dikunjungi Polri, Kejaksaan, dan KPK," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2019.

    Menurut Bamsoet, Komisi Hukum akan memberikan masukan kepada Pansel Capim KPK agar yang diserahkan ke DPR nanti adalah calon-calon berkualitas. Pansel akan memilih 10 dari ratusan calon untuk kemudian mengikuti uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Komisi Hukum.

    Meski begitu, Bamsoet tak merinci masukan seperti apa yang akan disampaikan Komisi Hukum kepada Pansel. Dia membantah DPR akan menyebut nama atau kriteria calon pimpinan KPK kepada Pansel.

    Bamsoet mengklaim, DPR tak bakal mengintervensi kerja Pansel dengan menginginkan pertemuan ini. "Barangkali bagus juga tanpa ada upaya mempengaruhi," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.