TEMPO.CO, Yogyakarta- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menanggapi banyaknya jenderal polisi yang mendaftar jadi pimpinan lembaga antirasuah itu. Agus mengatakan tidak mempermasalahkan hal itu. Tetapi, menurutnya, orang yang tepat memimpin KPK adalah figur yang disegani oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Kalau wibawanya masih di bawah Kapolri, akan sulit melakukan koordinasi dan supervisi.
“Saya sangat berharap begini, kan pimpinan KPK itu menjadi koordinator dan supervisor untuk para penegak hukum yang lain. Orang yang sangat tepat adalah orang yang disegani oleh Kapolri. Misalnya mantan Kapolri yang bersih, mantan Jaksa Agung yang bersih. Karena kalau wibawanya masih di bawah Kapolri atau Jaksa Agung, maka akan sulit melakukan koordinasi dan supervisi,” kata Agus Rahardjo usai penandatangan nota kesepahamam dengan Muhammadiyah di Yogyakarta, Kamis, 18 Juli 2019.
Ada belasan orang anggota kepolisian yang rata-rata berpangkat jenderal mendaftar seleksi calon pimpinan KPK periode 2019-2023. Sebanyak 192 orang lolos jadi calon pimpinan lembaga antirasuah itu.
Mereka berasal dari berbagai kalangan. Mayoritas merupakan advokat. Lainnya berprofesi sebagai akademikus, auditor pegawai korporasi, jaksa, hakim serta polisi.
Agus tidak mencalonkan diri menjadi pimpinan KPK lagi. Namun ia mendukung jika tiga pimpinan KPK yang sekarang mencalonkan lagi. Mereka adalah Alexander Marwata, Laode M Syarif dan Basaria Panjaitan.
Jika ada satu atau dua komisioner petahana kembali menjadi pimpinan akan memudahkan kinerja KPK. Dukungan itu, kata Agus bersifat pribadi. Sebab, siapa yang akan jadi pimpinan KPK sudah ada mekanismenya.
