Wali Kota Tangerang: Saya Sudah Minta Maaf, Cium Tangan Yasonna

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah dan Gubernur Banten Wahidin Halim menghadiri rapat musyawarah dengan Kemendagri, Kemenkumham, dan Pemerintah Provinsi Banten di kantor Kemendagri pada hari ini, Kamis, 18 Juli 2019.  Rapat tersebut membahas perseteruan antara Wali Kota Tangerang  dan Menkumham Yasonna Laoly. TEMPO/Dewi Nurita

    Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah dan Gubernur Banten Wahidin Halim menghadiri rapat musyawarah dengan Kemendagri, Kemenkumham, dan Pemerintah Provinsi Banten di kantor Kemendagri pada hari ini, Kamis, 18 Juli 2019. Rapat tersebut membahas perseteruan antara Wali Kota Tangerang dan Menkumham Yasonna Laoly. TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah menyatakan permasalahannya dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly telah selesai. Hal itu diungkapkannya seusai rapat musyawarah dengan Kemenkumham, dan Pemerintah Provinsi Banten di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta pada Kamis, 18 Juli 2019.

    "Jadi sudah clear semua. Saya itu hormat sama beliau (Yasonna). Kemarin juga pas ratas, saya sudah minta maaf. Aduh Pak Menteri, saya cium tangan, mohon maaf nih," ujar Arief di kantor Kemendagri, Jakarta pada Kamis, 18 Juli 2019.

    Sebelumnya, terjadi perseteruan antara Arief dan Yasonna karena dipicu polemik perizinan lahan yang digunakan Kemenkumham untuk membangun Politeknik BPSDM Hukum dan HAM. Lahan tersebut terganjal perizinan oleh Pemerintah Kota Tangerang karena dianggap menyalahi aturan tata ruang. Yasonna menyindir bahwa hal tersebut terjadi karena Arief berencana membuka persawahan di lahan Kemenkumham tersebut. Tak terima dengan sindiran tersebut, Arief mencabut sejumlah layanan pemerintah kota di lahan Kemenkumham itu.

    Ketika ditanya apakah menyesal dengan tindakannya tersebut, Arief mengaku salah. "Namanya, manusia tempatnya salah. Dan tadi mendapatkan banyak masukan (dalam rapat)," ujar Arief.

    Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo berharap, kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Ia mengatakan saling silang dapat diselesaikan dengan cara yang bermartabat dan tidak mencederai kewibawaan pemerintah serta mengganggu pelayanan publik. "Pemerintah hendaknya mengedepankan pelayanan publik," ujar Hadi Prabowo di lokasi yang sama.

    Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, selain melakukan pembinaan kepada bawahannya, dia juga akan mengundang dan memfasilitasi pertemuan ulang antara Arief dan Yasonna untuk membahas ganjalan perizinan lahan yang diatasnya berdiri Politeknik BPSDM Kemenkumham.

    "Dalam tiga hari ke depan, kami akan mencoba membangun kesepakatan-kesepakatan baru," ujar Wahidin di lokasi yang sama.

    Wahidin belum mau membeberkan kesepakatan-kesepakatan seperti apa yang dimaksud. Yang jelas, ujar dia, belum akan sampai pada perubahan aturan tata ruang. "Hanya membangun kompromi-kompromi. Tidak ada yang bersifat prinsip. Saya atau Selasa pekan depan kami akan memanggil kementerian/lembaga terkait juga," ujar Wahidin.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.