Anggota TNI Yonif Raider 300 Brajawijaya Jaga Batas Papua-PNG

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sebanyak 450 tentara Batalyon Infanteri Raider/300 Brajawijaya Cianjur dilepaskan dalam tugas operasi pengamanan perbatasan darat Rebuplik Indonesia-Papua Nugini, Kamis, 18 Juli 2019. TEMPO/Deden Abdul Aziz

    Sebanyak 450 tentara Batalyon Infanteri Raider/300 Brajawijaya Cianjur dilepaskan dalam tugas operasi pengamanan perbatasan darat Rebuplik Indonesia-Papua Nugini, Kamis, 18 Juli 2019. TEMPO/Deden Abdul Aziz

    TEMPO.CO, Cianjur - Sebanyak 450 anggota TNI dari Batalyon Infanteri Raider/300 Brajawijaya Cianjur diberangkatkan menuju perbatasan Papua Nugini untuk operasi pengamanan tapal batas darat Republik Indonesia-Papua Nugini (PNG) di wilayah Papua 26 Juli 2019. Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia, Mayor Jenderal TNI Ganip Warsito melepas mereka yang akan bertugas selama 9 bulan itu di Lapangan Yonif Raider/300 Brajawijaya Cianjur, Kamis 18 Juli 2019.

    Pasukan Yonif Raider/300 Brajawijaya ini disebar di beberapa pos wilayah yang meliputi Kabupaten Keerom, Papua. "Di samping menjaga kedaulatan NKRI, pasukan ini juga diharapkan mencegah penyelundupan senjata api, penyelundupan barang dan manusia, pembalakan hutan, pergeseran wilayah, dan narkoba," kata Ganip seusai memeriksa perlengkapan pasukan.

    AsOps Panglima TNI didampingi Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Tri Soewandono menyampaikan paparan terkait strategi menjaga wilayah perbatasan. "Tugas utama pasukan infanteri itu untuk menjaga patok-patok perbatasan agar tidak bergeser,” kata Kepala Penerangan Kodam III Siliwangi, Kolonel FX Wellyanto.

    Pasukan juga bertugas memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat soal pentingnya menjaga kedaulatan negara.

    Pelepasan pasukan ini disaksikan sejumlah pejabat utama Mabes AD. Mereka disambut oleh yel-yel oleh pasukan TNI Yonif Raider 300/Brajawijaya.


     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.