Wakil Ketua KPK Akui Kesulitan Jawab Uji Kompetensi Seleksi Capim

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kandidat calon pimpinan KPK mengikuti ujian kompetensi di Pusdiklat Kemensetneg, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2019. Ujian kompetensi ini diikuti oleh sebanyak 192 orang kandidat calon. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Kandidat calon pimpinan KPK mengikuti ujian kompetensi di Pusdiklat Kemensetneg, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2019. Ujian kompetensi ini diikuti oleh sebanyak 192 orang kandidat calon. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M Syarif mengaku kesulitan menjawab soal pilihan ganda dalam seleksi uji kompetensi calon pimpinan (capim KPK) periode 2019-2023. Ia mengatakan banyak jawaban yang mirip.

    "Mirip-mirip jawabannya, jadi harus cari yang paling pas," kata dia di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2019.

    Syarif ditemui di sela mengikuti tes uji kompetensi capim KPK yang diadakan Pusdiklat Sekneg hari ini. Mereka yang mengikuti tes itu adalah capim yang lulus dari tahap administrasi. Total ada 192 calon yang lulus, di antaranya, Syarif, dan dua komisioner KPK lainnya, yakni Basaria Panjaitan dan Alexander Marwata. Namun, ada empat calon yang tidak hadir, sehingga tinggal 188 capim yang mengikuti tahap seleksi ini.

    Dalam uji kompetensi, panitia seleksi mengadakan dua jenis soal, seputar upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Ada dua jenis tes, yakni pilihan ganda dan esai.

    Syarif mencontohkan soal yang sulit ia jawab mengenai definisi pemberantasan korupsi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan UU KPK. Ia mengatakan meski setiap hari bergelut dengan aturan itu, namun masih sering lupa karena definisinya yang panjang.

    Ia membayangkan capim yang tidak berasal dari KPK, bakal lebih kesulitan menjawab soal itu ketimbang dirinya. "Kami yang baca tiap hari saja kadang lupa," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.