Pemerintah Kecam Dewan Kota Oxford Beri Penghargaan Tokoh OPM

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pasukan Organisasi Papua Merdeka (OPM). TEMPO/Jerry Omona

    Pasukan Organisasi Papua Merdeka (OPM). TEMPO/Jerry Omona

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mengecam pemberian penghargaan 'Freedom of Oxford' oleh Dewan Kota Oxford, Inggris, kepada tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM), Benny Wenda. Protes ini disampaikan secara resmi oleh Kementerian Luar Negeri.

    “Pemberian award ini menunjukkan ketidakpahaman Dewan Kota Oxford terhadap sepak terjang yang bersangkutan dan kondisi Provinsi Papua dan Papua Barat yang sebenarnya, termasuk pembangunan dan kemajuannya,” bunyi pernyataan resmi pemerintah dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Kamis, 17 Juli 2019.

    Pemerintah Indonesia meyakini pemerintah Inggris konsisten mendukung kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, pemerintah menilai sikap Dewan Kota Oxford ini sebagai sesuatu yang tidak berarti. "Tidak punya makna apapun."

    Pemerintah Indonesia menyebut Benny Wenda merupakan pegiat gerakan separatisme dan memiliki rekam jejak kriminal di Papua. Terkait hal itu, pemerintah menyatakan ketegasannya dalam menghadapi separatisme. "Kami tidak akan mundur satu senti pun untuk tegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

    Dengan penerimaan penghargaan ini, Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) itu bergabung bersama tokoh-tokoh seperti Colin Dexter, Nelson Mandela, Sir Roger Bannister dan Lord Nuffield yang sama-sama pernah meraihnya.

    Pemberian penghargaan 'Freedom of Oxford' untuk Benny Wenda berawal dari usulan anggota Partai Hijau, Craig Simmons, yang disetujui oleh anggota dewan lainnya. Simmons berdalih Benny Wenda telah memberikan dampak positif secara global melalui kampanyenya untuk membebaskan Papua Barat dari Indonesia.

    Simmons mengatakan ia mengusulkan Benny Wenda mendapatkan penghargaan tersebut dengan alasan kriteria untuk Freedom Oxford adalah calon penerima telah menjadi orang yang signifikan memberikan dampak tertentu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.