TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut partainya sudah melakukan lobi-lobi politik untuk mendapatkan kursi ketua majelis permusyawartan rakyat (MPR). Pembahasan dengan partai-partai di Koalisi Indonesia Kerja, ujar Airlangga, juga sudah dilakukan.
"Ya itu sudah kami bahas dengan berbagai partai," ujar Airlangga di Kompleks Parlemen, Senayan pada Rabu, 17 Juli 2019.
Menurut Airlangga, koalisi kerja akan mengajukan satu paket yang mengacu pada urutan jumlah kursi partai di parlemen. "Jadi urutan (posisi) bergantung kursi," ujar Airlangga.
Sebagai partai kedua pemilik kursi terbanyak di parlemen, Airlangga berkali-kali menegaskan kursi Ketua MPR merupakan hak Golkar dan kursi Ketua DPR menjadi hak PDIP sebagai partai pemilik kursi terbanyak.
Di sisi lain, PKB enggan menghiraukan hal tersebut. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar berkali-kali menyatakan bahwa dirinya menginginkan kursi Ketua MPR.
Ketua DPP PKB Lukman Edy tak menampik bahwa Muhaimin terus melakukan lobi-lobi-lobi politik mengincar kursi Ketua MPR RI periode 2019-2024.
Menurut Lukman, Muhaimin juga bakal melobi presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi untuk bisa menduduki kursi Ketua MPR. Muhaimin juga sudah meminta restu kepada Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin. "Pak Muhaimin sendiri sudah menghadap Pak Ma'ruf Amin, mungkin juga sudah bicara dengan Pak Jokowi," ujar Lukman Edy kepada wartawan di Jakarta pada Jumat, 12 Juli 2019.
Selain Golkar dan PKB, NasDem juga menginginkan posisi yang sama. Kader partai restorasi itu juga sudah disiapkan untuk posisi yang diincar. Sekretaris Jenderal Nasdem Johnny G. Plate mengatakan pembahasan paket pimpinan MPR akan diselesaikan bersama Koalisi Indonesia Kerja. "Kami sedang bahas. Kami akan selesaikan itu dalam konsensus di internal KIK," kata Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin.
Pengisian kursi pimpinan MPR kali ini dinilai akan lebih dinamis karena Undang-Undang MD3 mengatur penentuannya lewat sistem paket yang akan dipilih oleh anggota MPR.
