Polri Pastikan Masih Proses Beberapa Kasus Rizieq Shihab

Reporter

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo saat menggelar konferensi pers insiden penembakan Sulawesi Tengah, di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan pada Senin, 31 Desember 2018 (Andita Rahma)

TEMPO.CO, Jakarta - Polri pastikan tak semua kasus yang menjerat Rizieq Shihab telah dihentikan atau di-SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo menyatakan polisi masih memproses beberapa kasus Rizieq yang kini mukim di Arab Saudi itu.

"Sudah saya konfirmasi ke Bareskrim, kasus yang di-SP3 hanya yang di Kepolisian Daerah Jawa Barat," ucap dia di kantornya, Selasa, 15 Juli 2019 malam. Sementara untuk kasus lainnya, Dedi memastikan, masih berjalan dan ditangani.

Kasus Rizieq yang ditangani Polda Jawa Barat adalah dugaan penoadaan terhadap Pancasila. Kasus ini dihentikan Mei 2018 karena dinilai tidak cukup bukti.

Sebelumnya, Sekretaris Umum DPP Front Pembela Islam (FPI) Munarman menyatakan tak ada kasus hukum yang menghalangi kepulangan Rizieq Shihab ke tanah air. Dia menyatakan semua perkara yang menjerat Rizieq sebagai tersangka telah selesai atau mendapat surat penghentian penyidikan perkara (SP3).

Berikut deretan pengaduan yang pernah dilakukan publik atas Rizieq Sihab kepada polisi:

1. Dugaan Melecehkan Umat Kristen

Pada 26 Desember 2016, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia melaporkan Rizieq terkait ceramah Imam Besar FPI itu dalam situs YouTube yang dianggap melecehkan umat Kristen ke Polda Metro Jaya. Rizieq dituduh melanggar Pasal 156 dan 156a KUHP serta UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

3. Dugaan Menyebarkan Kebencian

Pada 27 Desember 2016, Student Peace Institute melaporkan Rizieq dengan tuduhan menyebarkan kebencian bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP dan Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 UU ITE.

4. Dugaan Memecah-belah NKRI

Pada 30 Desember 2016, Rumah Pelita (forum mahasiswa-pemuda lintas agama) melaporkan Rizieq ke Polda Metro Jaya yang dinilai memecah-belah persatuan dan kesatuan Republik Indonesia, memecah-belah umat Islam, serta menimbulkan rasa benci terhadap sesama.

5. Laporan Soal Mata Uang berlogo palu-Arit

Pada 8 Januari 2017, Jaringan Intelektual Muda Antifitnah melaporkan Rizieq perihal ceramahnya soal mata uang baru berlogo "palu-arit" ke Polda Metro Jaya. Rizieq dilaporkan atas dugaan melanggar Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 28 ayat 1 juncto Pasal 45 ayat 2 UU ITE.

Pada 10 Januari 2017, Solidaritas Merah Putih (Solmet) juga melaporkan Rizieq ke Polda Metro Jaya, untuk soal yang sama.

6. Dugaan Pelecehan Terkait Ucapan Sampurasun

Pada 25 Januari 2017, Kepala Polda Jawa Barat Inspektur Jenderal Anton Charliyan, menyampaikan ada yang melaporkan pemimpin FPI, Rizieq Syihab, mengenai ucapan bahasa Sunda sampurasun yang diplesetkan menjadi "campur racun". Pelapornya adalah Angkatan Muda Siliwangi pada 24 November 2015 ke SPKT Polda Jabar dengan nomor surat LPB/967/XI/2015/JABAR tertanggal 24 November 2015. Kasus ini tengah ditangani Subdit II Ditreskrimsus Polda Jabar.

7. Penyelidikan Dugaan Penyerobotan Tanah Megamendung

Kapolda Jabar Inspektur Jenderal Anton Charliyan menyebutkan Rizieq Syihab diduga terkait dengan penyerobotan dan pemilikan tanah negara tanpa hak. "Kami masih menyelidiki. Itu baru dugaan," ujar Anton pda 25 Januari 2017. Tanah yang dimaksud, yaitu lahan Perhutani di Megamendung, Bogor, dekat rumah Rizieq.

Ketika bertandang ke DPR, Rizieq berharap persoalan hukum yang membelitnya diselesaikan secara kekeluargaan. Rizieq menginginkan ada yang bersedia menjembatani dialog dengan pelapor. "Alangkah baiknya itu didialogkan secara kekeluargaan," kata Rizieq di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2017.

8. Dugaan Chat Pornografi

Pada 30 Januari 2017, Aliansi Mahasiswa Anti Pornografi, melaporkan penyebaran konten berbau pornografi yang diduga Rizieq Shihab dan Firza Husein ke Polda Metro Jaya. Kepolisian Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus ini. "Penyidik sudah menghentikan kasus ini," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Mohammad Iqbal, 17 Juni 2018.

ANDITA RAHMA | PDAT | BERBAGAI SUMBER






Anak Buah Ferdy Sambo Perusak TKP Duren Tiga dan Dugaan Perannya di Peristiwa KM50

11 hari lalu

Anak Buah Ferdy Sambo Perusak TKP Duren Tiga dan Dugaan Perannya di Peristiwa KM50

Dalam laporan majalah Tempo edisi 3 September 2022, Handik adalah salah satu penyokong skenario Ferdy Sambo.


Kasus KM 50: Apa Itu Vonis Lepas yang Dijatuhkan ke Penembak Laskar FPI

11 hari lalu

Kasus KM 50: Apa Itu Vonis Lepas yang Dijatuhkan ke Penembak Laskar FPI

Vonis lepas merupakan vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim ketika terdakwa bersalah, tetapi tidak dapat dipidana. Hal itu muncul di kasus KM 50.


Mengapa Penembakan Anggota FPI di KM 50 Masuk Kategori Unlawful Killing?

13 hari lalu

Mengapa Penembakan Anggota FPI di KM 50 Masuk Kategori Unlawful Killing?

Kasus penembakan anggota FPI di Km 50. Komnas HAM menyebut tewasnya 6 orang masuk kategori unlawful killing.


Jaksa Kasus Unlawful Killing KM50 Bicara soal Kemungkinan PK

13 hari lalu

Jaksa Kasus Unlawful Killing KM50 Bicara soal Kemungkinan PK

JPU membuka kemungkinan mengajukan Peninjauan Kembali kasus KM50, asalkan ada novum atau bukti baru.


Menilik Kembali Temuan Komnas HAM di Kasus Unlawful Killing KM50

14 hari lalu

Menilik Kembali Temuan Komnas HAM di Kasus Unlawful Killing KM50

MA menolak permohonan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum dalam kasus pembunuhan anggota Front Pembela Islam di KM50 Tol Jakarta-Cikampek.


Bahar bin Smith Bebas dari Tahanan Usai Putusan PT Bandung

26 hari lalu

Bahar bin Smith Bebas dari Tahanan Usai Putusan PT Bandung

Menurut Andrie, Bahar bin Smith bebas secara murni sehingga pihaknya mempersilakan yang bersangkutan keluar dari tahanan.


Praperadilan Mardani Maming, Ini Sejumlah Kasus yang Digugat Praperadilan

26 Juli 2022

Praperadilan Mardani Maming, Ini Sejumlah Kasus yang Digugat Praperadilan

Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming melawan penetapan tersangka KPK lewat gugatan praperadilan. Selain itu siapa lagi lakukan praperadilan.


10 Kasus Nikita Mirzani Membuatnya Harus Berurusan dengan Polisi

26 Juli 2022

10 Kasus Nikita Mirzani Membuatnya Harus Berurusan dengan Polisi

Nikita Mirzani ditangkap Satreskrim Polresta Serang Kota Polda Banten di Senayan City, Jakarta Selatan, 21 Juli 2022. Ini kontroversi lainnya.


Rizieq Shihab Belum Punya Agenda Dakwah sejak Bebas Bersyarat, Berusaha Berbaur

25 Juli 2022

Rizieq Shihab Belum Punya Agenda Dakwah sejak Bebas Bersyarat, Berusaha Berbaur

Sejak keluar penjara karena bebas bersyarat pada Rabu, 20 Juli 2022, Rizieq Shihab belum memiliki agenda untuk bersafari dakwah.


Syahganda Nainggolan Sebut Rizieq Shihab Bebas karena Amerika, Aziz: Saya Harus Punya Bukti

25 Juli 2022

Syahganda Nainggolan Sebut Rizieq Shihab Bebas karena Amerika, Aziz: Saya Harus Punya Bukti

Pengacara Rizieq Shihab atau HRS, Aziz Yanuar menjawab tudingan Syahganda Nainggolan ihwal campur tangan Amerika Serikat dalam kasus kliennya.