Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Beredar Draft Susunan Menteri Kabinet Jokowi di Media Sosial

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Presiden Joko Widodo alias Jokowi (kiri) didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019. Rapat terbatas membahas perkembangan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). TEMPO/Subekti.
Presiden Joko Widodo alias Jokowi (kiri) didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019. Rapat terbatas membahas perkembangan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Di tengah perebutan kursi menteri dari partai pendukung presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi, media sosial disuguhi susunan kabinet Jokowi 2019-2024. Daftar kabinet ini beredar sejak Selasa, 16 Juli 2019.

Dalam dokumen dua halaman berlambang Garuda Pancasila itu, tercantum nama-nama yang terpilih yang diklaim dari hasil rapat pengangkatan menteri Joko Widodo-Ma'ruf Amin, di Sentul City International Convention Center, Bogor, pada 14 Juli 2019.

Dalam daftar itu, sejumlah nama menteri di periode 2014-2019 kembali tertera. Mereka adalah Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Ignasius Jonan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Alam, Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, Susi Pudjiastuti Menteri Kelautan dan Perikanan, Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri, dan Basuki Hadimoeljono sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Selain itu, Jenderal Tito Karnavian masih mengemban tugas sebagai Kepala Kepolisian RI. Begitupun Marsekal Hadi Tjahjnato sebagai Panglima TNI, dan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara.

Lalu ada pula nama-nama lama dengan posisi baru. Mereka adalah Pramono Anung menjadi Menteri Sekretaris Negara, Arief Yahya menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Negara dan Airlangga Hartarto yang dipasang sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Ada pula nama baru di beberapa pos kementerian. Mereka adalah Prananda Prabowo sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Dedi Mulyadi sebagai Menteri Pariwisata, Soetrisno Bachir sebagai Menteri Perindustrian, Yusril Ihza Mahendra sebagai Menteri Hukum dan HAM, serta Grace Natalie sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kemudian ada Erick Tohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Moeldok sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hasto Kristiyanto sebagai Menteri Dalam Negeri, Agum Gumelar sebagai Menteri Pertahanan, Angela Herlina Tanoesoedibjo sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Mahfud MD sebagai Jaksa Agung.

Namun, susunan daftar para menteri itu dipastikan bohong. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding mengatakan draft susunan kabinet Jokowi-Ma'ruf yang belakangan beredar, merupakan hoaks. "Saya bisa pastikan draft yang beredar itu hoaks," ujar Karding saat dihubungi pada Selasa malam, 16 Juli 2019.

ANDITA RAHMA | DEWI NURITA

Baca juga: Rekonsiliasi dengan Jokowi: Inilah Untung Rugi Prabowo Jadi Oposisi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Soal Kabinet, AHY Sebut Demokrat Sudah Buat Komitmen dengan Prabowo

9 jam lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan keterangan kepada awak media soal kasus mafia tanah di rumah dinasnya, Kuningan, Jakarta, Kamis, 18 April 2024. AHY mengaku perlu dukungan dari berbagai pihak seperti kejaksaan, kepolisian hingga pemerintah daerah untuk memberantas mafia tanah, sebelumnya Satgas Antimafia tanah (ATR/BPN) telah mengungkap kasus penggunaan surat kusa palsu di Banyuwangi dan Pamekasan pada 16 Maret lalu. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Soal Kabinet, AHY Sebut Demokrat Sudah Buat Komitmen dengan Prabowo

AHY mengatakan Partai Demokrat sudah membuat komitmen dengan Prabowo Subianto terkait posisi dalam pemerintahan mendatang.


Deputi Pencegahan Tak Setuju Bila Ada Screening Awal Calon Menteri di Era Prabowo Subianto oleh KPK

23 jam lalu

Wakil ketua KPK, Johanis Tanak (kanan) bersama Chairman Korean Chamber of Commerce, Lee Kang Hyun (dua kiri), Deputi bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dan juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media seusai mengikuti Forum Group Discussion, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 7 November 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Deputi Pencegahan Tak Setuju Bila Ada Screening Awal Calon Menteri di Era Prabowo Subianto oleh KPK

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan tidak setuju apabila ada screening awal terhadap calon menteri yang bakal menjabat di era Prabowo Subianto.


Terkini Bisnis: Ekonom Sepakat dengan Kritik Faisal Basri terhadap Menteri yang Bersaksi di Sidang MK, Puncak Arus Balik Lebaran

8 hari lalu

Foto kolase:  Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. TEMPO/Subekti.
Terkini Bisnis: Ekonom Sepakat dengan Kritik Faisal Basri terhadap Menteri yang Bersaksi di Sidang MK, Puncak Arus Balik Lebaran

Yusuf Wibisono turut mengkritik menteri Muhadjir Effendy yang mengklaim tidak ada pengaruh bansos terhadap perolehan suara Prabowo - Gibran.


Ekonom Dukung Kritik Faisal Basri terhadap 3 Menteri yang Bersaksi soal Politisasi Bansos di MK

8 hari lalu

(ki-ka) Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Ekonom Dukung Kritik Faisal Basri terhadap 3 Menteri yang Bersaksi soal Politisasi Bansos di MK

Yusuf Wibisono menilai pendapat ketiga menteri di hadapan majelis hakim MK mengecewakan publik.


Apa Alasan MK Tidak Memanggil Presiden Jokowi dalam Sidang Sengketa Pilpres?

10 hari lalu

Delapan hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden 2024 atau PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Apa Alasan MK Tidak Memanggil Presiden Jokowi dalam Sidang Sengketa Pilpres?

Hakim MK Arief Hidayat mengatakan MK tidak memanggil Presiden Jokowi karena yang bersangkutan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.


Ketum PAN Tak Khawatir soal Jatah Kursi Menteri Berkurang jika Partai Lawan Gabung Koalisi

12 hari lalu

Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketua Umum PAN saat mendampingi Calon Presiden (Capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto, di Konferensi Pers acara Buka Puasa Bersama DPP PAN dan Konferensi Pers yang berlokasi di Kantor DPP PAN, Kalibata, Jakarta Selatan, pada Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Ketum PAN Tak Khawatir soal Jatah Kursi Menteri Berkurang jika Partai Lawan Gabung Koalisi

Ketum PAN Zulkifli Hasan mengaku tak khawatir jatah kursi menteri berkurang jika koalisi semakin ramai.


Bahlil Bantah Ditawari Kursi Menteri Lagi: Saya Orang Kampung

13 hari lalu

Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bersama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia (kanan) dalam acara Suara Muda Indonesia Untuk Prabowo-Gibran di Jakarta Convention Center, Jakarta, Sabtu, 27 Januari 2024. Dalam acara tersebut Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pidato untuk anak muda Indonesia. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bahlil Bantah Ditawari Kursi Menteri Lagi: Saya Orang Kampung

Bahlil Lahadalia membantah isu soal dirinya ditawari menjadi menteri kembali di masa pemerintahan berikutnya.


Ekonom Sebut MK Perlu Periksa Jokowi untuk Usut Politisasi Bansos

14 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Ekonom Sebut MK Perlu Periksa Jokowi untuk Usut Politisasi Bansos

Ekonom menilai pemanggilan Jokowi penting untuk mengusut politisasi bansos.


Kata Gibran soal Kesaksian 4 Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

18 hari lalu

Gibran Rakabuming Raka memberikan respons terkait pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI yang akan digelar di IKN. Foto diambil di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu, 3 April 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Kata Gibran soal Kesaksian 4 Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

Gibran menyatakan pihaknya akan selalu mengikuti mekanisme yang ada di MK.


Tim Hukum Anies-Muhaimin Bantah Kesaksian 4 Menteri di Sidang MK: Tak Sesuai Kenyataan

18 hari lalu

Ketua Umum Tim Hukum Nasional AMIN, Ari Yusuf Amir memberikan keterangan pers di Markas Pemenangan AMIN, Jl Diponegoro X, Jakarta, Kamis, 28 Desember 2023. Dalam konferensi pers tersebut Tim Hukum Nasional (THN) membeberkan sejumlah dugaan pelanggaran kampanye pemilu dan meminta aparat penegak hukum harus bersikap adil dan netral dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Tim Hukum Anies-Muhaimin Bantah Kesaksian 4 Menteri di Sidang MK: Tak Sesuai Kenyataan

Tim hukum AMIN mengkritik kesaksian keempat menteri yang dipanggil dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Kesaksian mereka disebut tak sesuai kenyataan.