ICW Curiga Capim KPK Tidak Pro Pemberantasan Korupsi, Kok Bisa?

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadhana dan Lalola Easter, saat diskusi di Kantor Pusat ICW, di Kalibata, Jakarta Selatan, Ahad, 28 April 2019. TEMPO/Egi Adyatama

    Peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadhana dan Lalola Easter, saat diskusi di Kantor Pusat ICW, di Kalibata, Jakarta Selatan, Ahad, 28 April 2019. TEMPO/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, JAKARTA - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana memandang Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel Capim KPK tak pro pemberantasan korupsi.

    "Pansel menunjukkan manuver bahwa mereka tidak pro terhadap pemberantasan korupsi," ujar Kurnia dalam pembukaan Pos Pengaduan Masyarakat Rekam Jejak Capim KPK di Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta Pusat, pada Selasa, 16 Juli 2019.

    Dia menilai Pansel Capim KPK seolah memberikan karpet merah kepada penegak hukum untuk menjadi Pimpinan KPK. Hal tersebut berlawanan dari tujuan awal pendirian KPK, yakni lembaga negara independen antikorupsi yang lahir karena ketidakmampuan Kepolisian dan penegak hukum dalam memberantas korupsi. “Pansel Capim KPK memutarbalikkan mandat dari Undang-Undang KPK,” kata Kurnia.

    Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih mengatakan 13 pendaftar berlatarbelakang polisi aktif yang lulus seleksi administrasi. Maka ICW mencurigai seleksi Capim KPK sehingga harus dikawal oleh masyarakat.

    “Ada sebuah skenario untuk memasukkan orang-orang yang justru akan melemahkan fungsi KPK," ucap Asfinawati, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), soal Pansel Capim KPK.

    FIRA PRAMESWARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.