TEMPO.CO, JAKARTA - Koalisi Kawal Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi meminta dukungan seluruh masyarakat untuk turut mengawal pemilihan Capim KPK. Koalisi membuka pos pengaduan masyarakat terhadap rekam jejak Capim KPK di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta Pusat, mulai Selasa, 16 Juli 2019.
“Pos ini adalah cara untuk melibatkan masyarakat mengawal seleksi pemilihan calon pimpinan KPK," kata Nisrina, aktivis HAM di pos pengaduan pada Selasa, 16 Juli 2019.
Pos pengaduan bersifat independen dan diharapkan dapat menjadi rumah aduan masyarakat demi transparansi pemilihan Capim KPK. Pos pengaduan akan mengumumkan informasi mengenai calon satu atau dua migngu sekali. Bagi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan sambingan internet dapat mengirimkan aduan berupa surat kepada Komisi Kawal Capim KPK.
Pengaduan masyarakat terhadap rekam jejak Capim KPK juga dapat melalui http://bit.ly/pengaduancapimkpk. Masyarakat dapat melaporkan kasus yang pernah dialami atau diketahui pada saat Capim KPK menjabat di sebuah institusi. “Seleksi Capim KPK bukanlah seleksi lowongan kerja untuk mencari kekayaan pribadi, melainkan untuk penegakan keadilan," kata Nisrina.
FIRA PRAMESWARI
