Amien Rais Sebut Prabowo Bahas Langkah Gerindra Besok Malam

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais menjelaskan hasil pertemuannya dengan Prabowo Subianto di kediamannya, Kompleks Taman Gandaria Blok C Nomor 1, Jakarta, Selasa 16 Juli 2019. Tempo/ Fikri Arigi.

    Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais menjelaskan hasil pertemuannya dengan Prabowo Subianto di kediamannya, Kompleks Taman Gandaria Blok C Nomor 1, Jakarta, Selasa 16 Juli 2019. Tempo/ Fikri Arigi.

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengatakan, Prabowo Subianto akan membahas langkahnya bersama Partai Gerindra di pemerintahan periode ini. Menurut Amien, Prabowo akan membahas ini bersama Dewan Pembina Gerindra besok, Rabu 17 Juli 2019 malam.

    Pada pertemuannya dengan Prabowo di rumah anggota Dewan Pertimbangan Partai Gerindra, Maher Algadri sore tadi, Amien mempertanyakan langkah selanjutnya dari Prabowo. “Kalau tidak salah, Rabu malam itu memang Pak Prabowo akan mengundang Dewan Pembina Gerindra untuk Musyawarah what’s next tadi,” ujar Amien di rumahnya, Kompleks Taman Gandaria, Jakarta, Selasa 16 Juli 2019.

    Amien Rais mengatakan dalam agenda tersebut, Prabowo akan membahas soal rekonsiliasi. Menurut penuturan Amien, Prabowo akan mensyaratkan rekonsiliasi berdasarkan hal-hal ini: kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kedaulatan air, memperkuat ketahanan bangsa, perbaikan kekuatan militer, dan pro kepada rakyat.

    Kalau hal-hal ini tak terpenuhi, ujar Amien, maka Prabowo akan memilih sebagai oposisi. “Kalau tidak (dipenuhi) itu namanya kooptasi. Dan itu tentu tidak akan bisa, dan jelas sekali akan memilih sebagai oposisi yang bertanggungjawab, demokratis, terbuka, santun, etis, ethical juga kemudian juga ada loyal dan objektif,” ujarnya.

    Namun, Amien Rais menambahkan agar menunggu hasil dari pertemuan Dewan Pembina Gerindra.

    “Kita tunggu saja hasil dari Dewan Pembina Gerindra itu. Sementara saya sendiri berpendapat sebaiknya memang ada oposisi yang relatif tangguh di parlemen, yaitu partai yang selama ini mendukung adil makmur,” kata dia.

    Baca juga: Rekonsiliasi dengan Jokowi: Inilah Untung Rugi Prabowo Jadi Oposisi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.