Soal Cagub DKI, Mendagri Minta Partai Pengusung Kompak

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyambangi rumah Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, 5 Juni 2019. Tempo/Friski Riana

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyambangi rumah Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, 5 Juni 2019. Tempo/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo masih menunggu kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk bisa diisi kembali. Saat ini, kursi yang dilepas Sandiaga Uno itu masih diperbolehkan kosong.

    "Memang ada aturan kalau sampai 18 bulan, sampai habisnya masa jabatan gubernur atau wakil gubernur boleh tidak diisi," kata Tjahjo saat ditemui di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa, 16 Juli 2019.

    Sandiaga meninggalkan kursi wagub pada Agustus 2018. Hal ini terkait pencalonan dirinya menjadi calon wakil presiden bersama Prabowo Subianto. Sejak saat itu, posisi nomor dua di DKI Jakarta itu pun kosong.

    Tjahjo mengatakan dalam Undang-Undang Pilkada, pencalonan nama wagub ditentukan partai pengusung. Dari partai pengusung, akan diserahkan kepada gubernur untuk kemudian dicalonkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

    "DRPD kemudian melakukan sidang memilih dari 1 atau 2 atau 3 nama yang diusulkan gubernur, itu saja. Mau voting kah, mau musyawarah mufakat, terserah," kata Tjahjo.

    Tjahjo mengatakan ia telah meyurati Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait hal ini. Namun permasalahannya ternyata memang belum adanya kesepakatan dari partai pengusung untuk memilih nama.

    Dalam hal ini, partai pengusungnya adalah Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra. "Kuncinya di partai pengusung. Padahal hanya 2 partai pengusung, masa 2 gak bisa kompak," kata Tjahjo.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.