Menanti Grand Design Vokasi Nasional

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemnaker, Bambang Satrio Lelono (ketiga dari kiri) di acara Focus Group Duscussion (FGD) di Hotel Mercure, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019.

    Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemnaker, Bambang Satrio Lelono (ketiga dari kiri) di acara Focus Group Duscussion (FGD) di Hotel Mercure, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019.

    INFO NASIONAL — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berupaya sekuat tenaga segera merampungkan Grand Design Vokasi Nasional. Kendati belum dapat dipastikan kapan bisa rampung, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas  Kemnaker, Bambang Satrio Lelono, memastikan saat ini sudah 90 persen.

    Pekerjaan ini dikebut mengingat amanat Presiden Joko Widodo yang selalu menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM). Terakhir, saat rapat kabinet tentang pagu indikatif tahun anggaran 2020 di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 15 Juli kemarin.

    "Grand Design saat ini posisinya 90 persen sudah hampir final. Apa saja di dalamnya? Salah satunya, yakni pelatihan vokasi nanti dapat dilakukan berbagai sektor, misalnya di Kementerian Pertanian dan lainnya," kata Bambang dalam acara Focus Group Duscussion (FGD) bertajuk "Meningkatkan Daya Saing Nasional Melalui Pelatihan Vokasi" di Hotel Mercure, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019.

    Bambang mengingatkan, Indonesia memiliki bonus demografi pada 2030, yakni jumlah usia produktif mencapai 70 persen. Tantangan industri 4.0 yang serba digital membutuhkan 113 juta tenaga kerja terampil di tahun tersebut. Sementara, baru 57 juta tenaga kerja tercatat pada 2015. Artinya, dibutuhkan 3,9 juta per tahun.

    Kondisi saat ini, walaupun angka pengangguran berhasil ditekan ke angka 5,01 persen, persediaan tenaga kerja terampil dengan kebutuhan industri belum menggembirakan. Laporan Biro Pusat Statistik (BPS) pada 2017 mencatat lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) menyumbang angka pengangguran sebesar 11,41 persen. SDM angkatan kerja sebesar 58,76 persen di antaranya adalah lulusan SD-SMP. Selain itu, problem mismatch mencapai 60 persen masih dipandang cukup besar. "Tantangan ini berarti kita harus menyiapkan tenaga kerja terampil secara merata dan masif," kata Bambang.

    Tantangan yang dihadapi angkatan kerja Indonesia diperkuat pernyataan Wakil Ketua Umum Bidang Moneter, Fiskal, dan Kebijakan Publik Kamar Dagang Indonesia, Raden Pardede. Ada beberapa indikator lulusan pendidikan belum sesuai dengan permintaan industri. "Problem pengangguran terbesar dari SMK. Meningkat dari 2014-2018. Lulusan SMP Ke SMK 1,7 juta, sementara ke SMA 1,6 juta," katanya.

    "Bukan ingin menakut-nakuti, negara kita tak punya banyak kesempatan. Data demografi menunjukkan jika kita tak berhasil, maka 15 tahun kita selesai. Hancur," ucap Raden Pardede.

    Selain Grand Design Vokasi Nasional, Kemnaker telah menggalakkan program pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) secara masif. Program ini disebut triple skilling, terdiri atas skilling, up-skilling, dan re-skilling

    Skilling adalah untuk angkatan kerja yang ingin mendapatkan skill, sedangkan up-skilling untuk pekerja yang ingin meningkatkan skill. Dan, re-skilling untuk pekerja yang ingin mendapatkan keterampilan baru. 

    "Kita punya BLK menjalankan ini sebagai pilot project. Ada di Bekasi dan Karawang," ujar Bambang. "Patut diingat, optimalisasi pendidikan vokasi membutuhkan kerja sama banyak pihak, seperti pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, dunia pendidikan, serikat pekerja, dan masyarakat sipil."

    Prof. Dr. Tadjuddin Noer Effendi, sosiolog dari Universitas Gadjah Mada menyambut baik program triple skilling milik Kemnakertrans. "Namun, program triple skilling dapat dilakukan kalau kita tahu fase perkembangan pasar tenaga kerja," katanya.

    Prof. Dr. Tadjuddin membuka hasil survei the future of job dari World Economic Forum. "Respondennya 13 juta orang meliputi sembilan industri di dunia, sebagian besar di Amerika, Eropa, dan Asia, termasuk Indonesia," ujarnya.

    Ia menyimpulkan, revolusi industri 4.0 menunjukkan bahwa teknologi sangat berpengaruh dalam perkembangan tenaga kerja. "Dari survei ini, terlihat tetap ada kebutuhan kerja yang tak berubah. Tetapi, perubahan besar sedang berjalan. Tiga tahun terakhir pekerjaan di bidang teknologi industri sudah berkembang banyak," katanya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Beberkan RAPBN 2020, Tak Termasuk Pemindahan Ibu Kota

    Presiden Jokowi telah menyampaikan RAPBN 2020 di Sidang Tahunan MPR yang digelar pada 16 Agustus 2019. Berikut adalah garis besarnya.