Isu Terafiliasi ke HTI, Komisioner KPI: Saya Muslim Moderat

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia  atau KPI Aswar Hasan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan pada Selasa, 16 Juli 2019. DEWI NURITA/TEMPO

    Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Aswar Hasan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan pada Selasa, 16 Juli 2019. DEWI NURITA/TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia  atau KPI Aswar Hasan membantah segala tudingan ihwal isu radikalisme yang lekat dengan dirinya. Belakangan, beredar isu bahwa Aswar berafiliasi dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), organisasi yang sudah dibubarkan pemerintah.

    "Saya ini muslim moderat yang anti-radikal," ujar Aswar saat ditemui Tempo di Kompleks Parlemen, Senayan pada Selasa, 16 Juli 2019.

    Aswar mengakui banyak bergaul dan kerap diundang berceramah oleh orang-orang HTI, namun dia menegaskan berkomitmen kuat menjaga nilai-nilai Pancasila dan demokrasi. "Bergaul dengan mereka bukan berarti saya sepandangan. Justru saya mengkanalisasi, melakukan deradikalisasi melalui ceramah-ceramah saya," ujar bekas Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulsel itu.

    Isu radikalisme lekat dengan Aswar Hasan ketika dia menjabat Sekretaris Jenderal Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) Sulawesi Selatan. Kelompok itu kerap dikaitkan dengan nilai perjuangan Kahar Muzakkar, yang sejak lama memperjuangkan syariat Islam. Aswar menjelaskan bahwa KPPSI sudah non-aktif. "Saya sendiri sudah non-aktif di KPPSI sekitar tahun 2004.

    Aswar menjamin kehadirannya di KPI tidak akan membawa isu-isu radikalisme di dunia penyiaran. "Sekali lagi, saya muslim moderat dan anti-radikal," ujar dia.

    Aswar melanjutkan, visi misinya juga sudah disampaikan secara terbuka saat fit and proper test di DPR. "Saya menginginkan penyiaran itu sesuai dengan aturan perundang-undangan. Itu jelas. Prinsip demokratis penyiaran itu menjadi komitmen saya, penyiaran yang sehat dan yang lebih mendidik," ujar Aswar.

    DPR RI mengesahkan Aswar bersama delapan anggota KPI periode 2019-2022 dalam rapat paripurna ke-22 di masa persidangan V tahun 2018-2019 siang ini, Selasa, 16 Juli 2019. Selanjutnya, sembilan komisioner KPI tersebut akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.