BNPB Sebut Tujuh Provinsi Mengalami Kekeringan

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Data Kementerian Pertanian terdapat sekitar 100 kabupaten/kota yang terdampak kekeringan pada musim kemarau (MK) 2T019 dengan total luas areal 102.654 ha dan puso 9.940 ha.

    Data Kementerian Pertanian terdapat sekitar 100 kabupaten/kota yang terdampak kekeringan pada musim kemarau (MK) 2T019 dengan total luas areal 102.654 ha dan puso 9.940 ha.

    TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Harian Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Agus Wibowo mengatakan kekeringan terjadi di tujuh provinsi di Indonesia.

    "Banyak lokasi yang terjadi kekeringan, seperti  di Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur," kata Agus di Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019.

    Ia menjelaskan secara keseluruhan terdapat sebanyak 79 kabupaten/kota di tujuh provinsi tersebut yang mengalami kekeringan dengan perincian 1.969 desa/kelurahan di 556 kecamatan.

    BNPB memperkirakan masih ada wilayah lain yang juga akan mengalami kekeringan karena Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan puncak musim kemarau 2019 akan terjadi pada pertengahan Agustus. "BNPB sudah mempersiapkan dana siap pakai apabila ada daerah yang kekeringan dan memerlukan bantuan," katanya.

    Selain itu, kata Agus, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di masing-masing daerah juga tetap berupaya mengatasi kekeringan bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga sosial, dunia usaha, dan masyarakat.

    "Pengiriman air bersih ke wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan terus dilakukan menggunakan mobil-mobil tangki. BPBD juga mengupayakan pembuatan sumur bor dan hidran umum," ujar Agus.

    Di beberapa wilayah, terutama yang mengalami hingga 60 hari tanpa hujan, kata Agus, juga sudah dilakukan operasi udara untuk membuat hujan buatan. Namun, data rinci tentang operasi tersebut masih dikumpulkan. "BNPB dan BPBD juga berupaya dengan melakukan kampanye hemat air," papar Agus.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.